Joko Widodo dan Basuki Cahya Purnama (Ahok)JAKARTASATU.COM – Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Siti Juliantari mengatakan pihaknya menemukan potongan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada penerimanya.
“Dari riset kami ditemukan masih ada potongan sebesar Rp50 ribu hingg Rp100 ribu. Itu dengan alasan biaya administrasi, tranportasi dan lainnya,” kata Siti di Cikini, Jakarta, Senin (31/3/2014).
Diutarakan Siti, rekening dana KJP tidak dipegang oleh sebagian orang tua murid. Melainkan buku itu justru dipegang oleh pihak Non orangtua murid seperti guru, komite sekolah dan pihak lainnya.
Menurut Siti, hal ini merupakan sebuah masalah mengingat buku rekening itu seharusnya dipegang oleh orangtua murid masing-masing dan digunakan saat pencairan.
“Buku rekening pada pihak lain ini dapat memicu adanya pungli dari pihak tertentu karena mereka mengetahui keberadaan dana dalam rekening,” kata Siti.
Untuk diketahui, ICW melakukaan riset pada 3 Februari-17 Maret 2014, dengan metode Citizen Report Cards (CRC). Dimana ICW membagi kelompok siswa miskin menjadi dua kelompok, siswa penerima KJP 2013 dan siswa miskin non penerima KJP.
Kelompok pertama, CRC menggunakan metode survey kuantitatif untuk menaksir tiga aspek program, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna/manfaat. Sampel dari siswa kelompok pertama berjumlah 650 orang yang dipilih secara dua tahap (two stage random sampling with probability proporsional to size).
Tahap pertama, memilih sekolah secara acak di antara daftar sekolah penerima KJP. Tahap kedua, memilih siswa dari sekolah yang terpilih pada tahap pertama. Margin of error sekitar 4-5 persen dengan tingkat signiifikansi 95 persen.
Sampel kedua diperoleh dengan mencari 10 siswa miskin yang belum/tidak menerima KJP secara acak di 35 kelurahan di DKI Jakarta. Kriteria siswa miskin tersebut antara lain orang tua bekerja dengan pendapatan di bawah Rp2,5 juta per bulan. Untuk biaya dari riset tersebut mencapai Rp80 juta yang berasal dari sponsor.(trib/JKT)