Presiden Joko Widodo bersama Jenderal Moeldoko saat didapuk sebagai warga kehormatan TNI/istimewa

Jakartasatu.com – Hingga kini wacana perombakan kabinet (reshuffle) masih menjadi misteri. Belum ada pihak yang bisa memastikan apakah orang nomor satu di tanah air itu akan mengocok ulang kabinetnya. Sejumlah analis politik, politikus dan pemerhati demokrasi juga masih meraba-raba dan menerka isu reshuffle kabinet.

Di tengah ketidakpastian tersebut beredar pesan singkat melalui blackberry messenger. Dalam pesan yang diterima redaksi Sabtu 2 Juli 2016 tertera bahwa Presiden Joko Widodo akan mengumumkan reshuffle kabinet pada tanggal 14 Juli 2016 dan akan diumumkan di istana Bogor.

Masih dalam pesan singkat yang diterima redaksi. Setidaknya ada lima menteri yang diganti dan dipindah posnya. Menteri Rini Soemarno yang semula menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di geser pada posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Kemudian Teten Masduki yang semula menjabat sebagai KSP di rotasi pada pos Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

“Kemudian posisi Rini Soemarno digantikan oleh ekonom Hendri Saparini. Idrus Marham yang merupakan kader Golkar menggantikan Menteri Marwan Ja’far sebagai Menteri PDT dan Transmigrasi dan yang terakhir Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi dicopot dari posisinya dan digantikan kader Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap,” demikian bunyi pesan berantai tersebut.

Menanggapi hal tersebut analis politik Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) Aendra Medita menjelaskan bahwa isu reshuffle adalah hak prerogratif presiden. Dalam artian Presiden bisa menentukan siapa saja pembantunya. Jika Presiden merasa kurang cocok dengan kinerja para menteri yang dianggap tidak mumpuni maka Presiden sah mencopot menteri tersebut.

“Jadi gini ya, soal isu reshuffle itu adalah hak prerogratif presiden,” katanya saat dihubungi redaksi, Sabtu malam 2 Juli 2016.

Masih kata Aendra, menurutnya Menteri ESDM Sudirman Said dinilai pantas dan layak dicopot. Hal tersebut dikarenakan ulah menteri ESDM kerap membuat gaduh. Aksi gaduh yang dilakukan olehnya berimbas pada hubungan antar para menteri, koalisi kabinet bahkan hingga parlemen.

“Karena itu saya menilai Menteri ESDM layak dicopot,” tandasnya.

Baca Juga: Adu Domba Rizal Ramli Vs Jokowi Ala Ahok 

Baca Juga: Politikus Hanura Sebut Dua Alasan Perlunya Reshuffle Kabinet 

Baca Juga: Peneliti INDEF: Menteri Saleh Husin Harus Dievaluasi Kinerjanya