Gedung KPK/JAKSAT

JAKARTASATU.COM – Kasus suap proyek KemenPUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Maluku dan Maluku Utara sebesar 7 miliar pada tahun anggaran 2016 mulai akan diungkap atau didalami lagi oleh KPK.

“Kasus suap Rp.7 miliar diduga adanya aliran uang ke Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB setelah terungkap dalam surat permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan politikus PKB, Musa Zainuddin, yang telah menjadi terpidana perkara suap tersebut,” jelas Koordinator Nasional Budget Institute (BINS)
Heryanto dalam rilisnya yang diterima Redaksi, Rabu, 29 Juli 2020.

Ditambahkannya, memang kasus suap 7 miliar ini dibilang kasus lama, makanya KPK dalam penanganannya terkesan bertele-bertele sekali. Terlalu banyak mereka basa -basi ke publik. Mungkin karena, ada indikasi melibatkan mereka yang tengah berkuasa. Tapi biarlah, sepandai-pandainya membungkus duren busuk pada akhirnya akan berbau juga.

Disisi lain, KPK seperti mengidap penyakit rasa jengah dalam melihat dan menangani kasus yang satu ini. Padahal kasus suap KemenPUPR sudah berbau kemana-mana, tapi sepertinya sedang diendap agar pelan-pelan menguap dihembus angin Covid-19 atau ditelan angin-angin yang lainnya.

“Hal ini juga, memperlihatkan bahwa para penegakkan hukum seperti KPK dibuat pura pura kewalahan atau sedang bermain-main dalam membongkar atau menangkap belut licin nan asoy ini,” paparnya.

Maka untuk itu, kami dari BINS (Budget Institute) meminta kepada KPK :

Pertama, penyidik KPK untuk segera memanggil Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar ke kantor KPK kuningan mengenai ada dugaan aliran uang ke Ketua Umum PKB tersebut.

Kedua, jangan lupa segera panggil juga anak buahnya Cak Imin yang bernama Jazilul Fawaid ke KPK. Menurut Musa Zainuddin, uang yang diterimanya dari Abdul Khoir tak dinikmatinya seorang diri. Tapi, sebanyak Rp.6 miliar diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB kala itu, Jazilul Fawaid di kompleks rumah dinas anggota DPR.

Dari permintaan tersebut, kami dari Budget Institute (BINS) hanya meminta kepada KPK jangan bertele-tele lagi. Segera tuntaskan kasus suap ini, tanpa ada rasa takut. Berani berarti jujur dalam mengungkap permintaan dari justice collaborator (JC) yang diajukan mantan politikus PKB, Musa Zainuddin, yang telah menjadi terpidana.

“Kalau KPK tidak mengungkap JC mantan politikus PKB, Musa Zainuddin ini berarti hanya akan membuat image citra KPK makin ‘ndelosor nyungsep’ di mata publik,” pungkasnya. (ata/jaksat)