SUNDA & OMNIBUS LAW

0
914
Kongres Sunda 2020/ist

ADA apa dengan Sunda, tiba-tiba mencuat dan bikin heboh. Semua kini ingin bicara tentang Sunda. –Tapi saya tidak bicara Sunda Empire ya–Ramainya saat UU Omnibus Law sedang dalam banyak penolakan.

Sunda melesat jadi pembicaraan nasional. Sunda bukan sedang cari panggung apalagi mau menutup isu maraknya tolakan UU Omnibus Law. Sunda memang selalu jadi momentum bangsa ini dan punya peranan penting dalam negeri ini. Saya sebagai Urang Sunda Asli (USA) awalnya juga tak ingin merespon tentang ini, bahkan ketika ada yang bertanya ini sunda kecil atau sunda besar. Saya biarkan saja dan tak mau berdebat.

Awalnya memang biarlah berjalan apa adanya. Adanya apa ya jalani saja itulah hidup sederhana dan tanpa neko-neko.

Di Kalangan Pakar Kongres Sunda 2020 yang sedang menggodok pilihan berubah nama sejak setahun lalu para Inohong Pakar Kongres Sunda 2020 sebenarnya sempat colek-colek sang penguasa Jabar saat ini. Di awal tahun 2019 surat resmi dari panitia perubahan nama tidak pernah dijawab, sikap cuek bebek saat itu. Itu menunjukkan yang formil slow respond. Tapi  saat yang punya ekses panjat sosial di pusat ditanggapai super reaktif. Bahkan anehnya entah sedang cari panggung atau apa penguasa di Gedung Sate itu seperti kebakaran jenggot.

Hal ini menyusul pemantiknya adalah tokoh nasional Fadel Muhammad dari DPD yang biscara di Markas Kongres Sunda 2020 di Bandung. Sontak tuh sang Gubernur seperti blingsatan. Gubernur lalu buka bicara menanggapi media dan tokoh Nasional, komentar  soal Prov Sunda. “Anehnya sang Gubernur ini salah menempatkan antara logika Sunda secara geografi  dan Sunda dalam konteks suku. Padahal Sunda ya wilayah ya suku dan budaya. Rupanya ada gagal paham memaknai Sunda,” jelas tokoh Kongres Sunda pada penulis.

Diduga bahwa wawasan histori lemah.  Lalu ada sejumlah yang nyeleneh menyampaikan sejumlah hal tanpa acuan. Tapi ya biar saja. Dengan komentar sejumlah tokoh Sunda menjadi pembicaraan nasional. Media semua menyoroti semua tentang pergantian nama yang masih wacana panjang. Pertanyaannya kenapa Gubernur lemah memandang semua itu? Kok bisa Gubernur lambat merespon tokoh-tokoh Sunda di tanah Priangan ini?

Jika Cirebon dan bagian pesisir yang cenderung Betawi jadi soal, ada ruang diskursus yang biasa jadi solusi. Duduklah bersama-sama jangan jadi polemik tak jelas ujungnya. Sejak Banten lepas dari Jabar, maka yang disebut wilayah Jawa bagian barat memang Banten. Rasional juga jika para Inohong minta ganti nama. Apalah namnya mau Sunda, Pasundan, Padjajaran atau apalah. Tapi yang jelas bangunlah dialog yang arif dan bijak. Jangan sudah ramai di media merespon dengan hampa. Belajarkan komunikasi yang baik jangan selalu lempar pepesan kosong seperti menyebut soal uang di lantai bursa pada kabur hehhee…

Ini demi kebaikan dan ini untuk kebudayaan luhur Sunda yang telah dibangun menjungjung tinggi nilai martabat bangsa? Gitu saja dulu. ***

Aendra Medita Kartadipura, anggota Urang Sunda Asli (USA)