Ridwan Saidi : Jangan Cengeng, Jangan Mengeluh, Dunia Politik Itu Keras !

5
1105
Foto : Istimewa

 

Foto : Istimewa
Foto : Istimewa

JAKARTASATU.COM – Mantan anggota DPR RI periode 1977-1987 asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  yang juga budayawan Betawi terkemuka  Ridwan Saidi mengatakan, persoalan dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang disematkan kepada salah satu kandidat calon presiden (capres)  adalah bagian dari pergulatan dunia politik.

Bagi Ridwan rezim yang tengah berkuasa akan menggunakan berbagai cara untuk membungkam siapapun yang berusaha mencoba melawan kekuasaan, salah satunya dengan menggunakan cara-cara kekerasan, teror dan aksi-aksi pelanggaran HAM, termasuk Rezim Orde Baru (orba).

“Jangan cengeng, jangan mengeluh dan terima itu sebagai konsekuensi dalam berpolitik. Kalau anda tidak mau menderita ya jangan berpolitik,” ujar pria sepuh berusia 72 tahun dalam sebuah dialog disalah satu stasiun televisi swasta, Selasa malam (21/5).

Lebih lanjut mantan Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam (Sekjen HMI) itu bercerita, bahwa aksi-aksi pelanggaran HAM bukan hanya terjadi pada zaman Orde Baru dibawah Komando Jenderal Soeharto saja. Namun aksi pelanggaran HAM juga terjadi di era Orde Lama dibawah komando Panglima Besar Revolusi, Soekarno.

Ridwan berkisah pada zaman Bung Karno banyak sekali para aktivis pergerakan yang dikurung, ditangkap, disiksa bahkan di setrum saat melawan kebijakan dan sikap otoriter Bung Karno. Pada zaman Bung Karno perseteruan antar ideologi masih demikian kuat, sehingga tensi politik antara barisan pendukung dan kontra Bung Karno juga demikian kuat tajam.

Hal serupa juga terjadi pada zaman Orba, dimana Jenderal Soeharto mempuyai kekuasaan demikian besar. Pada zaman Orba  Ridwan juga mengaku kerap mendapat siksaan dan intimidasi dari pihak penguasa. Sebab, kala itu ia bersama dengan rekan-rekan mahasiswa menjadi aktivis pergerakan dan kerap mengkritik sikap otoriter Presiden Soeharto.

“Saya juga menjadi korban politik dan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Dan hal tersebut saya terima dengan lapang dada, sebab itu merupakan konsekuensi logis dalam berpolitik. Kalau kita mau bongkar kasus kejahatan HAM ya buka semua dong, dari zaman Bung Karno, sampai zaman Pak Harto,” tutupnya. (JKS/MAR).