16 Tahun Reformasi, Praktik KKN Kian Menggila, Politik Dinasti Merajalela

2
778
Sumber Foto : Sindonews
Sumber Foto : Sindonews
Sumber Foto : Sindonews

JAKARTASATU.COM – Tanggal 21 Mei adalah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tepat pada tanggal 21 Mei 1998 lalu, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan diri mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia (RI) kedua. Orde Baru tumbang berganti dengan era Reformasi. Sebuah masa dimana kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul dijamin penuh oleh Undang-Undang.

Mantan aktivis pergerakan 1998 yang juga ketua umum Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) Sarbini melalui keterangan tertulis yang diterima Jakartasatu.com, Rabu malam (21/5),  mengatakan, setiap bangsa mempunyai sejarah. Salah satu sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia adalah sejarah bergantinya rezim kekuasaan, dari era Orde Baru menjadi era Reformasi.

Dan tanpa terasa reformasi telah berusia 16 tahun. Tentu saja banyak catatan dari perjalanan bangsa Indonesia yang dapat dijadikan refleksi, baik bagi generasi sekarang, maupun generasi kedepan.

“Yang menjadi pertanyaan selama 16 tahun apakah kita memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh penguasa sebelumnya? Atau kita malah melanjutkan kesalahan?,” tanya Sarbini.

Selama 16 tahun era reformasi bangsa Indonesia dipimpin oleh 4 orang Presiden dengan latar belakang dan dinamika menarik didalamnya. Dalam kurun waktu itu pula ada berbagai prestasi yang berhasil ditorehkan, namun ada juga kegagalan yang diukir oleh para pemimpin bangsa.

Dalam fase transisi tersebut, lanjut Sarbini setiap pemimpin bangsa selalu berusaha memperbaiki sistem tata negara, kehidupan sosial dan sistem ekonomi bangsa. Dengan harapan kesejahteraan rakyat segera tercapai. Sebab rakyat sejahtera, bangsa mandiri dan berdaulat adalah amanat konstitusi yang harus diwujudkan oleh setiap pemimpin bangsa Indonesia.

“Namun yang terjadi praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) masih banyak. Kemudian politik dinasti masih merajalela. Dan proses pembangunan bangsa mengalami kemunduran. Pembangunan bukan lagi diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, namun dana pembangunan dijadikan bancakan oleh pejabat pusat dan daerah,” jelas alumnus Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Jakarta tersebut.

Dengan melihat beberapa catatan reflekktif tersebut timbul sebuah pertanyaan apakah sebuah perbaikan bagi bangsa dan negara bisa segera diwujudkan? Kapan sejarah kelam para koruptor, perampok bisa ‘dimejahijaukan’?.

Menurut Sarbini munculnya berbagai macam pertanyaan diatas bukan disebabkan rasa pesimis atau frustrasi mendalam. Sebab, meskipun sudah 16 tahun memasuki era baru, bangsa Indonesia belum banyak berubah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang menjadi amanat Undang-Undang belum juga terwujud.

“Pemerintahan bersih dan berwibawa hingga kini juga belum bisa terealisir. Kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa juga masih jauh dari harapan.  Sebab mereka yang diberikan tugas untuk menyelesaikan masalah ternyata saat ini justru menjadi bagian dari masalah tersebut,” tutup Sarbini. (JKS/MAR).