JAKARTASATU.COM, JAKARTA – Kementrian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan, bahwa pihak yang paling bertanggung-jawab menyelidiki kebocoran surat DPK Prabowo Subianto adalah Badan Intelejen Negara (BIN).
“Ini kan bukan domain Kementerian Pertahanan. Ini domainnya BIN. Iya ini domainnya domain BIN kalau gini-gini,” tegas Sisriadi di Kemhan, Jakarta, Rabu (11/6).
Dia menjelaskan, penyelidikan surat rekomendasi untuk memecat Prabowo tersebut merupakan kewenangan BIN untuk mengungkap pelakunya. Apalagi, surat tersebut merupakan rahasia negara milik militer.
“Bukan kata harusnya (BIN ikut menyelidiki bocornya surat DKP Pemecatan Prabowo). Tapi itu domain BIN. Untuk mengatasi masalah ini. Iya itu saja. Memang domian BIN untuk masalah kerahasiaan negara,” tutupnya.
Sebelumnya dokumen pemecatan Prabowo Subianto yang juga calon presiden (capres) dari Partai Gerindra beredar luas di media sosial dan layak dibincangkan banyak pihak.
Surat rekomendasi pemecatan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari TNI beredar luas di jejeraing sosial dan menjadi pergunjingan hangat publik. Surat itu dibuat dengan kop Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Perwira bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP.
Surat ditetapkan tanggal 21 Agustus 1998 oleh DKP yang diketuai Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat. (BAS/JKS).
