Salim Said
Salim Said
Salim Said

JAKARTASATU.COM, JAKARTA – Analis militer Salid Said menilai  dukungan purnawiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah persoalan yang tidak perlu diributkan.

“Saat mereka sudah pensiun secara otomatis kembali menjadi warga sipil kembali. Jadi saat mereka menyatakan dukungan kepada Prabowo atau Jokowi itu tidak melanggar hukum,” katanya dalam sebuah dialog publik bertajuk “Perspektif Indonesia: Perang Antar Jenderal Pendukung Prabowo dan Jokowi di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jum’at (20/6).

Lebih lanjut Salim menjelaskan sejak era perjuangan hingga Orde Reformasi tentara memang selalu terlibat dalam urusan politik praktis. Hal itu tidak lepas dari latar belakang tentara yang terlibat aktif dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaaan Indonesia.

Berkaca dari latar belakang sejarah itulah, para tentara hingga kini masih terlibat dalam politik praktis, terlebih menjelang momentum pemilihan presiden (pilpres) 2014, tahun ini.

Selain itu, Said menambahkan polarisasi kekuatan jenderal yang bernaung dibawah kubu Prabowo dan kubu Jokowi semakin meruncing tatkala Mantan Panglima ABRI, Jenderal TNI (Purn) Wiranto membeberkan tentang isi surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memecat Prabowo Subianto dari jabatan Pangkostrad pada tahun 1998 lalu.

“Iya persoalan ini kan jadi besar karena adanya Wiranto yang juga bekas Panglima ABRI di Era Orde Baru itu,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Jenderal Wiranto mengatakan bahwa capres Prabowo diberhentikan dari dunia militer karena dianggap terlibat aktif dalam penculikan para aktivis pro demokrasi yang hendak menumbangkan rezim Orde Baru kala itu.Ketua Umum DPP Partai Hanura itu menuding jika penculikan yang dilakukan Prabowo atas inisiatif dirinya sendiri dan tanpa ada perintah dari atasannya.   (BAS/PN).