JAKARTASATU.COM — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) mulai terjadi di mana-mana. Di Ibukota Indonesia Jakarta saja sudah diterapkan pembatasan pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). PT Pertamina tidak lagi mendistribusikan BBM jenis solar di beberapa SPBU per 1 Agustus 2014. Semua SPBU di Jakarta sudah menerapkan pembatasan jumlah pembelian BBM.
“Tadi hanya dibolehkan maksimum Rp 150 ribu,” ujar Hendra pengemudi mobil yang mengisi bensin di SPBU Gatot Subroto Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2014).
Pertamina selaku BUMN yang bertanggungjawab atas penyaluran dan distribusi BBM bersubsidi mendapat kecaman dari berbagai pihak, di antaranya Ketua DPR Marzuki Ali yang mengatakan kelangkaan BBM sekarang tidak masuk akal.
“BBM bersubsidi memang dibatasi. Masih masuk akal kalau BBM bersubsidi berkurang di pasaran. Tapi, jangan BBM non subsidi juga hilang. Jangan ikut-ikutan bermain politik lah,” kata Marzuki melalui pesan singkat, Kamis 28 Agustus 2014 seperti dilansir viva.co.id.
PT. Pertamina (Persero) memang selalu mendapat kecaman jika terjadi kelangkaan BBM khususnya BBM Bersubsidi. Pertamina seolah-olah tidak pernah belajar dari pengalaman puluhan tahun terkait pengamanan persediaan BBM.
“Berdasarkan riset Migas Watch, Kinerja Pertamina memburuk bukan disebabkan karena ketidakmampuan Pertamina, melainkan karena moral harzard pejabat-pejabat Pertamina yang selalu mencari kesempatan dalam kesempitan untuk mengeruk keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya,” kata Muhammad Suryawijaya Direktur Eksekutif Migas Watch di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2014).
Ditambahkannya, situasi politik menjelang suksesi dari Presiden SBY ke Joko Widodo juga menjadi penyebab memburuknya kinerja Pertamina, karena direksi Pertamina sekarang lebih sibuk bermanuver dan lobi kesana – kemari dalam rangka mengamankan jabatannya atau mengejar jabatan direktur utama yang bakal ditinggal Karen Agustiawan.
“Hampir seluruh direksi Pertamina yang sekarang menjabat sibuk kasak kusuk dengan segala cara untuk dapat tetap bertahan atau kalau bisa dipromosi jadi Direktur Utama Pertamina. Akibatnya tanggung jawan pelayanan publik diterlantarkan,” kecam Suryawijaya.
