JAKARTASATU — Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla siap dilantik pada 20 Oktober 2014, Senin esok. Jokowi juga telah menyelesaikan susunan kabinet serta telah menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK. Susunan kabinet itu masih dapat berubah jika ada kecurigaan dari KPK dan PPATK mengenai calon menteri.
Selain susunan kabinet, kunci keberhasilan pemerintahan Jokowi dan JK juga ditentukan bagaimana keduanya mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang prorakyat.
“Jokowi memiliki modal kuat untuk didukung penuh rakyat, pendekatannya, komunikasinya dengan rakyat sangat kuat. Karenannya, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan yang pro rakyat tentu akan makin menguatkan keberhasilan pemerintahan Jokowi dan JK,” ujar Tjipta Lesmana sperti dikutip Antara.
Sebelumnya, Tjipta juga menilai bahwa Jokowi belum terbebas dari kemungkinan gangguan politik dari lawan-lawannya. Cairnya iklim politik usai pertemuannya dengan Prabowo Subianto, juga dianggap hanya bersifat sementara. Jokowi masih rawan ‘digoyang’, bahkan diimpeach.
Sementara itu persiapan pengamanan pelantikan telah menyiapkan total 28 ribu lebih personel Polri dan TNI akan mengamankan pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Senin 20 Oktober mendatang.
Rincian kekuatan pengamanan ini terdiri dari Polda Metro Jaya sebanyak 24.815 personel yang di-backup dari Mabes Polri dan 12 Polda lain.
Persiapan ini juga komitmen Polri sebagai aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah dan jabatan presiden dan wakil presiden.
sementara itu sekitar 500 personel gabungan dari Polres Cimahi, TNI, Satpol PP dan aparat pendukung lainnya siap mencegah terjadinya mobilisasi massa dari Kota Cimahi dan Kab. BandungBarat (KBB) ke Jakarta terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang.
Menurut Kapolres Cimahi AKBP Errwin Kurniawan, pihaknya akan melakukan pengamanan di setiap titik pintu keluar menuju Jakarta. Bahkan dalam pengamanan tersebut tidak ada yang menjadi fokusutama, karena semua titik pintu keluar menuju Jakarta sama-sama menjadi fokus perhatiannya.
“Yang jelas kami akan pantau pintu gate tol Baros, dan pintu gate tol Padalarang sebagai pintu menuju Jakarta. Selain itu juga di kawasan Cipatat dan Cikalong Wetan. Kami lakukan secara menyebar yang juga melibatkan jajaran polsek-polsek setempat,” ungkap Erwin kepada wartawan seusai bertemu pimpinan DPRD Kota Cimahi dan seluruh ketua fraksi di ruang Banmus DPRD Kota Cimahi Jln. Djulaeha Karmia.
Diakui Erwin, pihaknya juga sudah memberi imbauan kepada semua partai politik yang ada di wilayah hukumnya untuk tidak memobilisasi massa ke Jakarta.(JKTS/POG)
