JAKARTASATU.COM – Rencana presiden RI ketujuh Joko Widodo mengumumkan jabatan menteri kembali mengalami kegagalan. Hal tersebut dipicu rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran nama-nama Menteri yang disodorkan terindikasi kuat terlibat dalam berbagai kasus korupsi.
“Karena kemarin kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK dan ada delapan nama yang tidak diperbolehkan. Sudah itu. Tidak boleh saya sebutkan,” kata Presiden di halaman tengah kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (22/10).
Menurut Presiden, ia sebelumnya telah menyampaikan 43 nama untuk calon anggota kabinetnya kepada KPK dan PPATK namun ternyata ada delapan nama yang dinilai tidak tepat.
Saat ditanya lebih lanjut nama-nama tersebut, Presiden memperingatkan wartawan untuk tidak menebak-nebak nama-nama tersebut dan menolak untuk menyebutkannya.
“Jangan ada media yang menulis nama-nama itu dan menebak-nebak. Saya peringatkan ya saya perlu sampaikan ini,” katanya. Ia mengatakan bahwa ada beberapa media yang telah mengumumkan nama-nama tersebut namun ternyata tidak tepat. Penolakan Presiden untuk menyebutkan nama-nama itu terutama menurutnya terkait dengan nama baik seseorang. (JKS/Antara)
