JAKARTASATU.com – Indonesia Police Watch menilai kehadiran Jaksa Agung dan Kapolri Baru akan mampu bersinergi dengan Kemenpolhukam dan Kemenkumham baru. Karena itu mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini sebagai presiden Republik Indonesia Joko Widodo harus segera menyiapkan Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala BIN baru. Sehingga revolusi mental dan perubahan signifikan dapat terjadi dalam kinerja aparatur hukum dinegeri ini.
“Kehadiran para pejabat baru di bidang penegakan hukum ini diharapkan lebih bisa menyerap dan melaksanakan misi Jokowi, yakni revolusi mental,” kata Neta dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (2/11).
Lebih lanjut Neta menjelaskan, selama ini masalah utama Bangsa Indonesia adalah buruknya kinerja aparatur hukum, sehingga mafia hukum bercokol menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum.
Dalam hal ini kepolisian sebagai hulu penegakan hukum harus menjadi prioritas pembenahan Jokowi, di antaranya segera mengganti Kapolri bersamaan dengan dipilihnya Jaksa Agung baru.
Informasi yang berkembang, Jokowi akan mengganti Kapolri Jenderal
Sutarman pada April 2015 bersamaan pensiunnya Panglima TNI. Padahal,
selama ini penggantian Kapolri tidak pernah satu paket dengan
penggantian Panglima TNI.
“Rencana Jokowi ini dikritisi banyak pihakdan Jokowi didesak segera mengganti Kapolri bersamaan dengan Jaksa Agung. Tujuannya agar pembenahan kinerja aparatur hukum bisa dilakukan bersamaan sesuai dengan misi revolusi mental Jokowi,” demikian Neta.
Sekedar informasi, calon yang pantas mengganti Sutarman sebenarnya cukup banyak. Sedikitnya ada delapan jenderal yang pantas menjadi Kapolri, yakni
Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Alius, Komjen Anang Iskandar,
Komjen Badroeddin Haiti, Irjen Anton Setiadi, Irjen Pudji Hartanto,
Irjen Syafruddin, dan Irjen Unggung Cahyono. (Jks/Tatang Sumirat)