Foto : Ist

JAKARTASATU.com – Kebijakan presiden Joko WIdodo yang meluncurkan program Kartu Jaminan Sosial (KJS) atau “Kartu Sakti” beberapa waktu lalu mendapat tanggapan kerasa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Politisi PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengkritisi program Presiden Joko Widodo tersebut.  Menurut Al-Habsiy program mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan tindakan yang terburu-buru.‬

‪”Meluncurkan tiga kartu sakti, yaitu KIS, KIP dan KKS, sepertinya ini adalah program dengan rekor tercepat yang pernah direalisasikan,” sindir Alhabsyi di Jakarta, Selasa (4/11).

‪Ketua DPP PKS ini menambahkan, dikatakan tercepat, karena ketiga program jaminan sosial yang diluncurkan itu hanya dua pekan setelah pelantikan, dan langsung merealisasikan janji kampayenya untuk menerbitkan tiga kartu tersebut.‬

‪Langsung merealisasikan program sesuai janjinya kampamyenya, memang diakui Alhabsyi hal yang bagus, namun permasalahannya adalah belum adanya koordinasi terkait program tiga kartu sakti yang diluncurkan.‬

‪”Ini semua kan uang negara, jadi tata cara penggunaannya ada aturan mainnya. Saya merasa heran, dari mana pos anggarannya diperoleh, sedangkan para menteri belum ada yang rapat dengan DPR,” ujar Alhabsyi menegaskan.

‪Kata dia, terkait program tentu akan berujung pada anggaran. Itu artinya semua anggaran yang digunakan dari APBN haruslah dibahas dan ditetapkan bersama antara pemberintah dan DPR. Apalagi program kartu sakti tersebut digadang-gadang untuk 1,289
juta masyarakat miskin, dengan total anggaran sebesar Rp6,44 triliun.‬

‪”Ini kan bukan angka yang main-main. Saya semakin bingung ketika ada menteri yang menyebutkan sudah ada posting  anggarannya, lha ini dapatnya dari mana dan kapan di bahas dengan DPR. Hal aneh lainnya adalah mekanisme penggaran macam apa yang dipergunakan. Kok bisa hanya dalam dua pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat,” tutupnya. (Jks/Tatang Sumirat)