JAKARTASATU.com – Sebagai presiden yang direpresentasikan berasal dari rakyat bawah, publik berharap Presiden Joko Widodo sanggup membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, sejahtera dan mandiri.
Indonesia Police Watch (IPW) menilai sebagai langkah awal untuk mewujudkan tatanan berbangsa dan bernegara lebih baik, maka presiden Joko Widodo bersama dengan wakil presiden Jusuf Kalla harus membenahi institusi penegak hukum.
“Tantangan terbesar pemerintahan Jokowi-JK saat ini adalah bagaimana merealisasikan harapan seluruh rakyat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, terutama dalam penegakan hukum. Sebab itu, setelah menetapkan Jaksa Agung yang baru, Jokowi-JK harus segera menetapkan pengganti Kapolri,” kata Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Selasa (11/11).
Neta menambahkan tampilnya Kapolri dan Jaksa Agung yang baru akan mengimbangi kinerja Menkumham dan Menko Polhukam yang baru.
Diharapkan para pejabat baru ini bisa bersineri dan saling melengkapi
serta tidak ada ketimpangan satu sama lain dalam membangun sistem
hukum di pemerintahan baru Jokowi-JK.
Sinerji kinerja Jaksa Agung dan Kapolri baru merupakan tolok ukur bagi
keberhasilan pembangunan hukum pemerintahan baru. Untuk itu Jokowi-JK
harus benar-benar menjadikan Polri dan Kejaksaan Agung sebagai
lokomotif gerakan Revolusi Mental. Bagaimana pun Revolusi Mental tidak
akan berhasil tanpa penegakan supremasi hukum.
“Sebab itu, Jokowi-JK dituntut untuk bisa merealisasikan gerakan Revolusi Mental tersebut lewat penataan serta perubahan di jajaran pimpinan Polri dan Kejaksaan
Agung agar janji di masa kampanye tsb tidak hanya menjadi retorika,” tambah Neta menegaskan.
Masih kata Neta ia berharap Jokowi-JK memilih figur profesional untuk Jaksa Agung dan Kapolri. Khusus untuk Jaksa Agung sebaiknya bukan dari kalangan partai maupun kalangan internal kejaksaan. Sehingga Jaksa Agung dan Kapolri bisa agresif memburu para pengemplang pajak, mafia pajak, mafia proyek, mafia migas, mafia hukum, dan mafia lainnya serta para
koruptor yang selama ini menggerogoti kekayaan negara.
“Kejaksaan dan Polri harus diarahkan pemerintahan Jokowi-JK bisa mengimbangi dan
melengkapi kinerja KPK selama ini. Sehingga ke depan para koruptor dan
penjarah kekayaan negara bisa diberantas,” demikian Neta. (JKS/BM)
