Jakartasatu.com – Direktur Utama PT. Telkomunikasi Indonesia Renaldi Firmansyah dan Deputi Komersial SKK Migas Widyawan Prawiraatmaja disebut-sebut bakal mengisi jabatan strategis di Pertamina menggantikan Karen Agustiawan.
“Widyawan memang pengalaman di Pertamina. Tetapi, dia tampaknya berpotensi alami konflik kepentingan, karena dekat dengan elit dan tokoh migas yang dekat dengan Bu Menteri BUMN,” kata Direktur Eksekutif Indostrategi, Andar Nurbowo di Jakarta, Kamis, (13/11).
Jika dia (Widyawan) terpilih, sambung Andar, publik akan beranggapan bahwa rezim Jokowi tidak serius menangani industri migas tanah air karena dipimpin oleh orang yang dekat dengan kepentingan elite politik.
“Maka, lagi-lagi publik akan yakin bahwa Pertamina akan jadi “ATM” bagi kepentingan politk. Sebaiknya, Pertamina dipimpin oleh figur profesional dan independent,”tandasnya.
Menurutnya, Pertamina perusahaan negara yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Karena itu, problem pengelolaan migas selama ini, sejak Pertamina didirikan, perlu diatasi oleh orang-orang berkualitas luar biasa yakni kompeten, berintegritas dan petarung agar Pertamina tidak dikuasai mafia migas yang merampok.
“Untuk itu, perlu pemimpin yang bebas dari kepentingam politik apapun,”imbuhnya lagi.
Senada dengan Andar, Direktur Eksekutif Indonesian Public Intitute (IPI), Karyono Wibowo. Ia menyebut Widyawan dan Renaldi sangat tidak layak menduduki kursi Dirut Pertamina. Ia beralasan Renaldi tak berpengalaman di dunia migas. Sementara, Widyawan sempat bersinggungan dengan hukum.
“Menurut saya keduanya kurang layak. RF tidak memiliki backround di bidang migas. Untuk memimpin Pertamina tidak hanya memiliki kemampuan leadership tetapi harus juga memiliki keahlian di bidang migas dari hulu hingga hilir dan harus memiliki integritas yang kuat. Pengetahuan dari hulu hingga hilir diperlukan agar Dirut Pertamina mengetahui kebijakan yang tepat dalam mewujudkan kedaulatan energi sebagaimana yang menjadi program presiden Jokowi,”terangnya.
“Untuk sosok Widyawan dari segi pengalaman dan keahlian di bidang migas cukup baik. Tetapi figur ini pernah disebut-sebut dalam kasus suap Kepala SKK migas Rudi Rubiandini,”tambahnya.
Namun demikian, kata dia, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Akan tetapi, sekedar antisipasi presiden Jokowi perlu hati-hati memilih pejabat publik apalagi untuk posisi strategis di jajaran Direksi Pertamina. (RED)
