JAKARTASATU.com – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga mantan anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Shiddiq menilai wacana presiden Joko Widodo terkait poros maritim harus dilihat dengan cermat.
Menurut Mahfudz setidaknya ada dua hal penting yang harus dilakukan presiden Joko Widodo terkait ide poros maritim tersebut.
“Pertama, presiden harus formulasikan kebijakan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang jelas dan disetujui DPR,” ujar Mahfudz, di Jakarta, Kamis (13/11).
Kedua, lanjut dia, pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan tersebut dengan peraturan perundang-undnagan yang ada. “Juga dengan UNCLOS sebagai hasil dari Deklarasi Djuanda yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan batas wilayah maritimnya,” kata dia.
Tanpa dua hal ini, sambung Mahfudz, ide presiden Jokowi bisa jadi tsunami dahsyat bagi Indonesia. Namun, jika kedua hal tadi sudah dilakukan, masih ada satu prasyarat lain yaitu pemerintahan Jokowi harus serius dan cepat membangun kemampuan kontrol wilayah maritim Indonesia, termasuk di 3 alur laut kepulauan indonesia (ALKI).
Jika tidak, maka Indonesia jadi lapangan bola tanpa garis dan juga tanpa wasit serta hakim garis. “Bisa runyam NKRI,” demikian Mahfudz. (JKS/TS)
