JAKARTASATU.COM – Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melantik Jaksa Agung dengan latar belakang politisi hingga kini terus menuai kontra banyak pihak.
Meski banyak kritikan banyak pihak, Presiden Joko Widodo bersama dengan pembantunya terus bekerja keras berusaha mewujudkan janji-janji manisnya selama masa kampanye pemilu presiden (pilpres) 2014 lalu.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, setidaknya ada 4 tekanan yang dihadapi Jokowi saat ini.
“Yaitu, idealisme dia, partai pengusung dirinya, partai koalisi dan koalisi pengusung JK,” ujar dia ketika dihubungi media ini, Jakarta, Sabtu (21/11).
Tekanan- tekanan ini, kata Hendri, lalu diterjemahkan Jokowi dengan berbagi kekuasaan dengan membagi-bagikan kursi yang ada sebagai upaya untuk menyenangkan semua pihak.
“Terkait Kejagung, ini adalah buah kedekatan Surya Paloh (SP) dengan Jokowi. Di beberapa kesempatan terlihat Jokowi memperlihatkan kenyamanannya dekat dengan SP,” kata dia.
Terlepas dari pro-kontra subsidi BBM, lanjut Hendri, memang harus dinaikkan. Hanya saja, kata dia, komunikasi politik tidak bagus saat mengumumkannya.
Secara politis timing Jokowi mengumumkan BBM sangat tepat karena kesediaan Relawan dan pendukung masih tinggi,
“Bila 5 tahun ke depan Jokowi gagal menunjukkan independensi maka jelas terus-terus Jokowi akan terbelenggu,” tutupnya. (JKS/BM)
