JAKARTASATU – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak pada Jumat lalu (23/1) mengatakan, akar dari politisasi dan kriminalisasi yang merusak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Jokowi. “Akar dari masalah ini adalah Jokowi sendiri ketika mengajukan BG sebagai calon Kapolri,” kata Dahnil.
Berbeda dengan Dahnil, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menilai kriminalisasi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto merupakan “operasi gabungan” yang diduga digerakkan oleh Budi Gunawan dan para loyalisnya. “Karena ini kriminalisasi, penetapan tersangka abal-abal yang dilakukan tersangka korupsi dan loyalisnya. Satu demi satu dipereteli,” ujara Dennydi Gedung KPK, Sabtu malam (24/1).
Soal kasus yang menimpa Bambang, Denny berharap kasus itu dihentikan penyidikannya. Sebab, kasus yang menjerat Bambang merupakan bentuk kriminalisasi dan masih membutuhkan verifikasi lebih dulu. Selain itu, Denny juga berharap bahwa Presiden Jokowi tidak langsung mengeluarkan Kepres mengenai pemberhentian sementara BW, sapaan akrab Bambang. “Tentu BW jangan non aktif dulu, karena ini kriminalisasi, dengan itu SP3 mesti didorong keluar,” tegas Denny.
Karena dinilai penuh rekayasa, Denny menyarankan Jokowi untuk membentuk tim independen. Tugas tim tersebut adalah melakukan verifikasi perkara yang tengah menjerat Bambang Widjajanto. “Harus ada tim independen untuk memverifikasi kasusnya, seperti dulu ada tim delapan yang memverifikasi kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto,” tutur Denny.
Lain lagi penilaian Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Menurut mereka, akar masalahnya adalah Ketua KPK Abraham Samad, yang oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dikatakan pernah beberapa kali bertemu petinggi PDIP untuk menjajaki kemungkinan jadi pendamping Jokowi di Pilpres 2014 lalu.
Karena itu, Pengurus Besar PMII memandang perlunya penyelamatan KPK dengan tetap melihat secara obyektif tuduhan yang dialamatkan kepada beberapa pemimpin KPK. “Untuk itu, PB PMII meminta kepada semua pihak untuk tetap menjaga KPK sebagai benteng keadilan rakyat,” kata
Ketua Umum PB PMII, Aminuddin Maruf, melalui siaran persnya, Ahad (25/1).
Sebagai bentuk upaya mempertahankan KPK sebagai lembaga yang memiliki otoritas moral dan kepercayaan masyarakat, tambah Aminuddin, PB PMII juga meminta Abraham Samad segera mengklarifikasi tuduhan Hasto Kristiyanto di depan publik. Mereka pun meminta Abraham Samad tidak membenturkan institusi-institusi negara dengan meminta pengamanan kepada TNI. “PB PMII berharap momentum ini dijadikan koreksi untuk membersihkan KPK dan Polri dari pihak-pihak yang memainkan hukum untuk kepentingan pribadi,” ujar Aminuddin. (Ron/Pur/JKTS)
