JAKARTASATU – Karena dianggap tidak memiliki iktikad baik, Pemprov DKI Jakarta yang dpimpin Ahok dilaporkan Panitia Khusus (Pansus) Rumah Sakit Sumber Waras DPRD DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut wakil ketua pansus itu, Prabowo Soenirman, pihak Pemprov DKI keras kepala.
Karena, sebelumnya, Pansus DPRD DKI sudah merekomendasikan agar pembelian lahan yang terindikasi korupsi itu sebaiknya dibatalkan. Tapi, Pemprov DKI tidak menggubris. “Pelaporan ini karena tidak ada iktikad baik dari Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras,” kata Prabowo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/10).
Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras, tambahnya, ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. “Karena apa yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tanah yang ditawarkan di daerah Kyai Tapa, tetapi yang dibeli di Jalan Tomang Utara. Beda lokasi,” ungkap Prabowo.
Prabowo meyakini, pembelian yang tidak sesuai dengan lokasi yang sudah masuk di anggaran itu menyalahi aturan. Apalagi, lanjutnya, sebelumnya juga tidak ada kajian terlebih dahulu terhadap pembelian tersebut sehingga dalam prosesnya terjadi beberapa pelanggaran.
Jika tanah tersebut dibaliknamakan, katanya lagi, tidak mungkin satu tempat menyebutkan namanya Kyai Tapa dan pasti akan berubah jadi Tomang Utara. Karena itu, Prabowo berharap KPK segera menindaklanjuti laporan pansus itu agar kasus tersebut tak menjadi bola panas di publik.
Sebelumnya, tokoh masyarakat keturunan Tionghoa, Lieus Shungkharisma, kembali menyatroni Ahok. Dia mendesak Ahok untuk tidak maju lagi menjadi gubernur. Dia mengatakan cukup sekali saja bagi Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Warga keturunan Tionghoa juga merasan tak nyaman dipimpin Ahok.
Malah, Lieus sempat turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya itu. Bersama Eggy Sudjana dan tokoh Betawi lainnya, Lieus bergabung menggerakkan suara Lawan Ahok, mengecam kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta itu. ” Cukup sampai 2017. Masyarakat Tionghoa di Jakarta minta Ahok tidak ikut pemilihan gubernur,” katanya, 20 September lalu.
Warga Tionghoa di Jakarta, tambahnya, berharap Ahok tidak mengumbar ambisi, tapi justru harus menorehkan peninggalan yang lebih baik bagi Jakarta dengan fokus memperbaiki sistem pemerintahan di Ibu Kota. “Terus terang, sejak peristiwa penggusuran di Kampung Pulo, kami warga Tionghoa di Jakarta sangat khawatir. Keberadaan Gubernur Ahok memicu berbagai kekerasan di Ibu Kota,” ungkapnya.
Menurut dia, selain sering mengumbar sumpah serapah, Ahok juga dinilai menebarkan permusuhan, caci maki, serta berperilaku kasar. (Ton/Pur/Prb)
