Ada Nama Foke dalam Daftar PNS Fiktif DKI Jakarta

0
1086

JAKARTASATU – Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) menjadi salah satu dari deretan pegawain negeri sipil (PNS) fiktif alias ilegal yang tercatat di Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mencatat ada 1.848 pegawai negeri sipil (PNS) fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka menjadi bagian dari 57.000 PNS fiktif di seluruh Indonesia yang baru-baru terungkap.

Kepala BKD DKI Jakarta, Agus Suradika, menyatakan pihaknya sudah menelusuri data mengenai 1.848 orang itu. Dari penelusuran itu, diketahui 1.000 orang di antaranya adalah para pegawai yang sebenarnya sudah pensiun.

Dari 1.000 pensiunan itu, salah satu di antaranya adalah mantan Sekretaris Daerah DKI yang kemudian pernah menjadi Gubernur Jakarta, yaitu Foke.

“Nama Pak Foke masih ada di situ. Padahal sudah pensiun. Mengapa bisa terjadi? Nah sekarang ini kita tengah klarifikasi. Karena bisa jadi satu digit saja angka itu ada, maka sistem akan mencatat yang bersangkutan belum pensiun,” kata Agus di Balai Kota, Rabu (27/04/2016).

Menurut Agus, saat ini pihaknya masih menelusuri ratusan PNS fiktif lainnya. Dia menengarai dari jumlah yang belum terdata, ada beberapa di antaranya adalah PNS yang tengah menjalani status hukum.

Agus mengatakan PNS yang tengah menjalani proses hukum memang belum bisa diberhentikan sampai adanya putusan yang inkracht. Namun, di sisi lain, mereka belum melakukan pendaftaran secara elektronik.

“Karena mungkin PNS ini sedang proses persidangan, sudah ditahan sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran. Tapi karena belum inkracht sehingga yang bersangkutan masih tetap mendapat gaji sebagaimana adanya sampai kita mendapat keputusan inkrach-nya,” ujar dia.

Akhir pekan lalu, Deputi Bidang Reformasi Biorkrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan, adanya 57 ribu PNS fiktif itu disebabkan belum seluruh daerah di Indonesia menggunakan sistem online dalam data kepegawaiannya.

Karena itu, Yusuf meminta masing-masing instansi mulai dari pusat hingga daerah untuk memperbaiki sistem data kepegawaiannya. Menanggapi hal itu, Agus menyatakan pihaknya memang tengah melakukan pemutakhiran data. sumber: rimanews.com