Jakartasatu.com – Menjelang Pilkada 2017 di DKI Jakarta konstelasi politik mulai menghangat.Menurut Humas Front Pribumi Hans Suta Widhya, “Kita percayakan Jakarta dipimpin unsur TNI-Polri: Letjen TNI (Purn) Sjafri Sjamsoeddin – Irjen Pol Benny Mokalu”. Usulan Front Pribumi disebut “konsensus Jakarta”.
“Mereka keduanya dapat diterima oleh semua kalangan, baik kader partai yang ada saat ini dan masyarakat umum yang jenuh dengan gaya kepemimpinan yang ada saat ini.” Kata Hans belum lama ini.
Menurut Hans lebih lanjut, ia meluncurkan wacana ini dengan lima alasan mendasar yang kuat: Pertama, personil yang berjasa TNI Polri mempunyai kesetiaan kepada negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Baik yang aktif maupun yang sudah purnawirawan.
Kedua, disiplin.Kedua personil yang berasal dari unsur TNI – Polri tidak diragukan dalam kedisiplinannya. Kedua nya sudah pasti mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi.
Ketiga, kepemimpinan kedua personil ini dianggap berprestasi karena telah dibuktikan dari prestasi kariernya sampai mencapai tingkat perwira tinggi.
Keempat, acceptable dalam kondisi keamanan negara yang rapuh saat ini menghadapi persaingan MEA dan pasar bebas lainnya.
Kelima, bersandingnya kedua personil TNI – Polri bisa menetralkan ambisi parpol yang selama ini mempunyai kepentingan partai dan golongannya sendiri.
“Namun semua wacana ini kami kembalikan kepada kerelaan dari semua partai yang ada. Masing-masing partai politik tentu mempunyai kader terbaik mereka.
Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan.
Konsensus yang dilakukan dalam gagasan abstrak, tidak mempunyai implikasi terhadap konsensus politik praktis akan tetapi tindak lanjut pelaksanaan agenda akan lebih mudah dilakukan dalam memengaruhi konsensus politik.
Namun, menurut Hans konsensus bisa pula berawal hanya merupakan sebuah pendapat atau gagasan yang kemudian diadopsi oleh sebuah kelompok kepada kelompok yang lebih besar karena bedasarkan kepentingan (seringkali dengan melalui sebuah fasilitasi) hingga dapat mencapai pada tingkat konvergen keputusan yang akan dikembangkan.
“Apakah mesti terjadi kondisi cheos atau krusial lainnya baru dibuat konsensus?” Tanya Hans.
Kondisi ekonomi yang sulit saat ini pilihan berhemat tidak usah ditabukan. Menurut Hans lebih lanjut, saat ini masyarakat sering dijadikan legitimasi kekuasaan lewat Pilkada. “Padahal tidak ada jaminan pemimpin hasil Pilkada lebih bermutu dari tawaran konsensus ini. Yang terpenting terjadi penghematan ratusan miliar dana karena tidak perlu kampanye dan penyelenggaran Pilkada.” Tegas Hans.
Menurut Humas Front Pribumi Hans lebih lanjut, tidak ada salahnya khusus periode 2017 – 2022 kita semua mempercayakan kepada Sjafri Sjamsudin dan Benny Mokalu. Sedangkan partai-partai yang ada bersama rakyat menjadi “pengawas” dengan kontrak politik memakmurkan dan mensejahterakan rakyat yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Jakarta.” Tutup Hans dalam pernyataannya.
