Jakartasatu.com – Inilah hasil reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Belum satu bulan diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDm) Arcandra Tahar sudah menuai polemik. Polemik yang dimaksud adalah soal kewarganeraan asing. Menteri Arcandra dikabarkan adalah warga negara Amerika Serikat dengan jalur naturalisasi.
Mensesneg Pratikno sendiri menjelaskan bahwa Arcandra yang merupakan pengganti Sudirman Said memegang paspor Indonesia. Arcandra masuk ke Indonesia dengan memegang paspor yang berlaku sampai dengan tahun 2017.
Pratikno juga menyebut sosok Arcandra adalah figur mumpuni dan memiliki prestasi cemerlang dibidangnya atas dasar itulah Presiden Joko Widodo memanggilnya pulang untuk mengisi jabatan Menteri ESDM.
Menanggapi hal tersebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai kewarganeraan ganda amat tidak bisa ditolerir. Bagi Hasto hal tersebut adalah persoalan serius terkait kedaulatan negara sebab Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda.
“Harus ada klarifikasi menyeluruh, mengingat UU no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara tegas menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima redakasi Minggu 14 Agustus 2016.
Hasto yang juga mantan Wasekjen PDIP melanjutkan posisi Menteri ESDM adalah posisi strategis. Dalam hubungannya dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) ketegangan yang terjadi di Timur Tengah kemudian laut china selatan tidak terlepas dari upaya penguasaan terhadap sumber daya alam.
Demikian juga halnya di Indonesia, selalu saja ada pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk mencoba menguasai kekayaan alam Indonesia baik secara langsung maupun melalui perantara.
“PDIP juga mengingatkan bahwa dalam waku dekat juga akan dilakukan negosiasi terhadap penguasaan blok-blok minyak, gas, batubara, dan berbagai mineral lainnya. Persoalan Free Port dipastikan mengundang berbagai kepentingan untuk masuk. Para pembantu Presiden harus paham untuk melindungi Presiden dari berbagai pengaruh tsb. Disiniliah pentingnya nasionalisme bagi seluruh pembantu Presiden,” sambung Hasto.
Masih kata Hasto, mengutamakan kepentingan nasional harus menjadi kredo bagi seluruh pembantu Presiden. PDIP sendiri mencermati ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menempatkan Presiden berada dalam posisi sulit sehingga tidak melakukan pengecekan dengan seksama ketika calon-calon menteri dibahas pada Reshuffle Jilid kedua.
PDIP meyakini bahwa Presiden akan konsisten menjalankan perintah konstitusi dan melaksanakan Undang-Undang Kewarganegaraan dan UU Kementrian Negara dengan selurus-lurusnya. Atas dasar itulah tindakan investigasi harus dijalankan untuk memastikan bahwa Archandra Tahar tidak memiliki kewarganegaraan asing.
“Sebab sekiranya hal tersebut benar, maka negara tidak boleh kalah di dalam menjamin pelaksanaan perintah konstitusi dan undang-undang yang mengatur monoloyalitas kewarganegaraan,” demikian Hasto. (Bhd)
