JAKARTASATU – Suka atau tidak suka, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sadar akan kekuatan PDIP sebagai kendaraan yang paling mumpuni untuk kembali lagi bertahta di Jakarta.
Ahok pun akhirnya berinisiatif untuk datang ke DPP PDIP dengan niat mendaftarkan diri pada Rabu (17/8/2016) kemarin sore. Bahkan, dia bersedia untuk dipasangkan dengan Djarot Saiful Hidayat, wakilnya saat ini, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang Organisasi dan Pengkaderan.
Ketika itu Ahok diterima dengan baik Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristyanto dan anggota DPR RI Eriko Sotarduga.
“Ahok dan Djarot minta waktu ketemu Ibu (Megawati). Dan mereka diterima Ibu kemarin sore. Memang benar Ibu Ketua Umum telah menerima kunjungan Ahok pada tanggal 17 Agustus, jam 16.00 di Kantor DPP PDI Perjuangan Diponegoro,” kata Ketua DPP PDIP Andreas H Pareir, saat dihubungi, Kamis (18/08/2016).
Menurut Andreas, pertemuan dilakukan atas inisiatif Ahok bukan keinginan PDIP ataupun Megawati. Kedatangan Ahok diterima sesuai dengan mekanisme kelembagaan partai dan PDIP sudah menerima Ahok sebagai bakal calon gubernur
“Pertemuan tersebut atas inisiatif Ahok yang melakukan kunjungan ke kantor DPP. Kami semua menerima Ahok dengan berseragam partai. Sebab di situlah proses kelembagaan itu berjalan. Ahok kami terima sebagai bakal calon gubernur,” tegas petinggi PDIP itu.
Dalam pertemuan tersebut, Ahok secara khusus menegaskan telah memutuskan untuk menempuh jalan kepartaian dan mengharapkan dukungan dari PDIP. Berdasarkan peraturan partai, keinginan Ahok dapat diterima.
Apalagi Ahok dan Djarot yang saat ini menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, dapat dicalonkan kembali sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 yang diusung PDI Perjuangan.
“Tetapi berdasarkan peraturan partai pula, Ahok dan Djarot agar dapat dicalonkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub DKI 2017, harus melalui penilaian atau evaluasi DPP atas kinerja pemerintahan,” tandas Andreas. -RMN/dsa
