Kuasa hukum warga Bukit Duri Vera Soemarwia berpendapat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak layak memimpin lagi di Jakarta.

Selama menakhodai Pemprov DKI, Ahok telah bertindak sewenang-wenang terhadap warga Jakarta dan menganggap segala penindasan itu sebagai kebenaran mutlak. Selain gemar menindas rakyat, Ahok juga arogan dengan merasa lebih tinggi dari lembaga negara, seperti peradilan.

“Pemimpin seperti (Ahok) ini tidak cocok memimpin DKI Jakarta untuk periode selanjutnya,” kata Vera, kepada Aktual.com di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kata Vera, gaya arogan Ahok, terlihat dengan tetap mengeluarkan Surat Peringatan Kedua (SP2) kepada warga Bukit Duri yang jelas-jelas sedang jalani proses gugatan di PN Jakarta Pusat. Padahal Hakim Riyono di pengadilan sudah mengingatkan Pemprov DKI agar menghargai proses hukum yang sedang ditempuh warga. Agar jangan sampai berbuat di luar jalur hukum.

Gaya Ahok memimpin Pemprov DKI juga dianggap telah memberi contoh buruk bagi warga Jakarta dalam menghargai supremasi hukum. Ditambah lagi dengan kegemaran bicara tidak santun lontarkan kata-kata kotor dan caci maki. “Itu jadi tontonan vulgar ke masyarakat,” kata dia.

Vera pun menilai sistem hukum di Indonesia masih sangat lemah untuk memberikan jaminan keadilan pada setiap warga negara, apalagi kepada warga minoritas dan miskin. Negeri ini, ujar dia, punya catatan sejarah buruk yang sulit diperbaiki. “Karena para pengacau dan penjahat memegang jabatan dalam eksekutif dan legislatif.” |www.aktual.com