JAKARTASATU – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengkritik buruknya kinerja Kementerian Hukum dan HAM, menyusul kaburnya ratusan tahanan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, Jumat lalu.
“Komisi III DPR dan masyarakat tentu saja prihatin. Setiap kali terjadi kerusuhan di LP, Kementerian Hukum dan HAM hanya bisa mengeluh dan mengeluh, nyaris tidak pernah menawarkan solusi,” kata Bambang di Jakarta, kemarin.
Sehari sebelum insiden protes dari napi dan tahanan yang berujung pada pembongkaran pintu penjara hingga ratusan warga binaan meloloskan diri, kerusuhan yang melibatkan ratusan napi terjadi Lapas Bentiring, Bengkulu. Bentrok fisik terjadi di dalam blok napi narkoba. Sebelumnya, Kamis 2 Maret lalu di LP Jambi juga dilanda kerusuhan.
Menurut Bambang, keluhan yang kerap dimunculkan Kemenkum HAM selalu sama, yakni kelebihan kapasitas LP. Padahal, menurut politisi Golkar itu, faktor kelebihan penghuni LP adalah masalah atau isu lama yang sudah menjadi catatan publik, jauh sebelum peristiwa rusuh di LP Banceuy, Bandung serta peristiwa rusuh LP Kerobokan di Denpasar, Bali pada 2016.
“Dalam kapasitasnya sebagai regulator, Kemenkum HAM sudah berperilaku tidak etis karena terus menerus mengeluh. Kemenkum HAM seharusnya menawarkan dan berani mengeksekusi program pembenahan atau normalisasi fungsi LP. Namun, merak atidak bekerja maksimal membenahi LP, karena kerusuhan di dalam LP terus saja terjadi,” kata Bambang.
Hal ini, kata dia, menjadi bukti buruknya kinerja Kemenkum HAM dalam konteks pembenahan LP.
“Karena itu, Komisi III DPR mendesak Kemenkum HAM untuk berhenti mengeluh, dan mulailah bekerja membenahi LP,” tutup Bamsoet, sapaan akrabnya. |RMN
