Pemanggilan Paksa di Angket sesuai dengan UU

0
689
Prof Romli Atmasasmita

JAKARTASATU – Pakar hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa pemanggilan paksa terhadap pelaku korupsi sudah diatur dalam UU. Sehingga, apabila ada yang masih meragukannya maka bisa jadi telah melanggar UU.

“Pemanggilan paksa terhadap Miryam perintah UU MD3,” katanya, di akun Twitter milik(nya), Selasa (20/06/2017).

Prof. Romli juga nampak menegaskan bahwa yang menyebut pemanggilan paksa adalah bagian dari intervensi politik tidak ada dasarnya. Bahkan di mata hukum sekalipun. “Dikatakan intervensi politik terhadap Gakkum jika tidak ada dasar hukumnya.”

Pemanggilan paksa itu sudah sesuai dengan UU. Di dalam Pasal 17 misalnya, masuk di dalam konteks tersebut. “Pemanggilan paksa yang dilakukan Polri dalam konteks Pasal 17 ayat (4) UU MD3 bukan intervensi politik.”

Dan apabila lembaga pemerintah/negara melanggar atau tidak mematuhi panggilan pansus angket, menurut Romli itu termasuk “contempt parliament”. Pun juga jika Miryam Haryani 3X tidak hadir di pansus angket, maka yang bersangkutan dapat dikenakan pidana dalam KUHP dan yang menghalangi termasuk turut serta (pasal 55 KUHP). | RI/rnz