Pemerintah Ingin Rekonsiliasi/Tidak, Tidak Ada untungnya dengan HRS

JAKARTASATU – Menurut salah satu politisi senior dan mantan Menteri Kehutanan  tidak ada untungnya sama sekali kalaupun rekonsiliasi Habib Rizieq Shihab (HRS) ditolak pemerintahan Joko Widodo. Kaban menyebut, jika terjadi, bahkan itu menurutnya merupakan pilihan pemerintahan yang buruk.

Terlebih apabila dikaitkan dengan Piplres mendatang. “Jika ajakan islah atau rekonsiliasi ditolak, tidak ada ruginya bagi HRS. Toh 2019 siapa yang Presiden? Kriminalisasi ulama bad campaign to Jokowi,” kata MS Ka’ban, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jum’at (23/06/2017).

Namun pemerintah sebetulnya sudah banyak diberikan masukkan agar perdamaian segera terwujud, misalkan saja menggunakan cara-cara konstitusi seperti abolisi. “Menjelang Idul Fitri, PYM Jokowi dengaan Menkopolhukam apakah menerima islah/rekonsiliasi dengan HRS menggunakan abolisi, sah dan konstitusional.”

Ka’ban, lanjutnya, hal ini pernah pula dipakai untuk tokoh lain di era jauh sebelum Jokowi. Sebut saja ada mantan Presiden pertama dan mantan Presiden Habibie. “Bung Karno, Presiden BJ Habibie pernah menggunakan hak abolisi pada tokoh PRRI/Permesta dan tapol (tahanan politik) Orba. Begitu juga Presiden SBY dengan GAM. Happy ending.” | RI/JKST