Front Nelayan dan Mahasiswa Tuntut Menteri Susi Dipecat

0
1044
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti

JAKARTASATU – Front Nelayan Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Permintaan dan desakan Front tersebut karena mereka menganggap Susi, di antaranya sebagai bentuk keprihatinan dunia perikanan tangkap yang dilarang alat tangkapnya oleh Susi Pudjiastuti, pembudidaya ikan kerapu, industri perikanan kolaps dan peredaran kapal asing di laut Indonesia.

“Mendesak Presiden RI untuk mencopot Susi Pudjiastuti dari jabatannya. Apalagi, Susi Pudjiastuti terlibat dalam beberapa skandal seperti pemberian rekomendasi impor garam, gagalnya tender pengadaan kapal, gagalnya pengadaan alat tangkap hingga korupsi anggaran komando pemberantasan illegal fishing,” demikian siaran persnya yang didapat jakartasatu.com, Rabu (5/7/2017).

Mereka juga mendesak Presiden RI untuk membatalkan seluruh peraturan yang dibuatkan oleh Susi Pudjiastuti. Kepada kepolisian RI, mereka meminta agar Susi diperiksa terkait dugaan skandal import garam.

“Atas berbagai peristiwa tersebut sudah layak Susi Pudjiastuti di singkirkan dari kabinet karena telah menyengsarakan nelayan. Kemerdekaan nelayan tak akan tercapai apabila penjajahan atas nelayan belum dihapuskan dari berbagai peraturan dan UU yang berlaku.

Nelayan menjadi korban bengisnya penguasa dari berbagai produk kebijakan yang selama ini tidak mampu mensejahterakan. UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa rakyat yang didalamnya ada nelayan harus di beri ruang untuk mendapatkan nafkah keluarga, berkumpul dan berproduksi ekonomi. Tetapi, sampai saat ini nelayan belum terlihat sejahtera karena negara sendiri memerasnya.”

Menurut siaran pers yang didapat jakartsatu.com, front tersebut (akan) melakukan demonstrasi untuk tuntutan-tuntannya. Adapun massa yang akan mengikuti demo itu diperkirakan sebanyak puluhan ribu. Bukan hanya nelayan, mahasiswa pun akan ikut turun ke jalan (istana).

“Menjadi menteri selalu monoton, tak pernah mau kompromi dan musyawarah dengan nelayan sehingga tak pernah ada solusi dari setiap kebijakannya.” RI