JAKARTASATU – Presidential Threshold (PT) adalah salah satu yang dapat dikatakan hal krusial dalam Pemilu, terutama untuk Pemilu yang akan datang. PT yang diingini oleh pemerintah Joko Widodo sebesar 20-25 persen, misalnya belakangan ini membuat beberapa tokoh atau elit politik tidak setuju atas keinginan pemerintah tersebut.
Selain dinilai berpotensi melanggar hukum yang ada di MK, juga dapat menimbulkan penjegalan terhadap calon-calon tertentu, terutama dari partai-partai yang terbilang minim suara.
Politisi dari Demokrat pun menolak keinginan pemerintah tersebut. Melalui politisinya, Dede Yusuf, ia mengingatkan agar siapapun membantu mengawasi keinginan pemerintah tersebut.
Pasalnya, keinginan itu menurut Dede bisa saja dapat menggerus keinginan lainnya dari banyak masyarakat yang inginkan perubahan. “Kawal agar jangan sampai regulasi parlemen mereduksi, membreidel dan kurangi hak dan juga kepentingan rakyat.
Kalau benar demokratis, biar rakyat pilih siapa yang duduk di parlemen dan siapa Presiden. PT harus dihapuskan,” katanya, melalui akun Twitter pribadi milikny, Rabu (19/07/2017).
Menurut Dede, penghapusan PT 2o persen dalam Pemilu agar Parpol diberikan kebebasan untuk ajukan calon sendiri atau bergabung dengan partai lain.penghapusan PT juga menurutnya juga dimaksudkan untuk menghindari tergerusnya suara dari partai kecil.
“Penghapusan Presidential Threshold memungkinkan jumlah Capres lebih banyak. Namun berarti setiap partai satu Capres.” RI/JAKSAT
