JAKARTASATU – QA Kader PKS Seputar Isu yang dilakukan FH terhadap Paripurna Disadur dari berbagai komentar sosmed.Penyusun: Team #barengbangFH
1. Kenapa seh FH sebagai kader PKS; tidak ikut bersama partai PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat yang Walk Out dalam penentuan Presidensial Threshold 20%? Jawab:Sejak Fahri Hamzah dipecat oleh PKS Muhammad Shohibul Iman (MSI), Partai PKS MSI sampai hari ini masih menganggap FH bukan kader PKS. Meski begitu Negara melalui pengadilan memenangkan FH dan mengakuinya sebagai kader PKS. PKS belum melaksanakan perintah negara tersebut yang seharusnya hukum NKRI lebih tinggi daripada aturan internal PKS.Meski PKS MSI tidak menganggapnya sebagai anggotanya, FH tetap menunjukan kelasnya sebagai kader PKS yaitu memilih opsi B meski tidak Walk Out. Sikapnya jelas dalam demokrasi berbeda harus disampaikan dalam aturan main.
2. Jika FH keluar saja (WO), maka gagal tuh rapat yang mengesahkan 20 % ambang batas suara pengaju capres 2019. Apalagi sidang dipimpin oleh Setnov yang merupakan tersangka e-KTP?
Jawab:
Tatib DPR mengatakan bahwa paripurna itu bisa dianggap sah hasil keputusannya, bila dihadiri oleh paling sedikit 3 pimpinan DPR RI. Jadi walaupun FH tetap bersama setnov hasil paripurna tadi malam masih dapat diperdebatkan secara hukum dan 4 partai WO (PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN) berencana melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi keputusan paripurna tersebut masih diperdebatkan.
3. Jadi apa motivasi FH sebenarnya untuk tidak WO.
Jawab: FH adalah kader islam yang fasih dalam bertuturkata dalam bingkai demokrasi, sosok FH merupakan sosok yang dapat menjadi pelajaran bagaimana seharusnya kader PKS dan umat berjuang di alam demokrasi. Kemampuannya berjuang dan beradaptasi dalam bingkai ketatanegaraan adalah keterampilan yang semakin jarang dikuasai aktivis islam. Kefasihan demokrasi dikalangan minoritas dan umat lain menjadi salah satu alasan kenapa saat ini negara menjadi jauh dan sering memusuhi umat Islam.
Tindakan FH tidak walkout adalah ingin menyampaikan bahwa DPR itu ruang perdebatan, disana wakil rakyat dipilih untuk berdiskusi dan berdebat tentang aturan main negara ini. Setiap kepentingan tentang aturan main bernegara yang ingin dimenangkan, maka ia harus melalui proses perdebatan di DPR. Semua harus saling mengeluarkan argumennya, harus cerdas, licin, tangguh, namun tetap beretika. Voting itu jalan terakhir, ketika perdebatan itu benar-benar tidak ada ujungnya. Sedangkan walk out itu hanya perkara kematangan dan kedewasaan saja. Sebagai wakil rakyat yang menyakini begitulah aturan mainnya di DPR, saya pikir tidak etis bila harus walk out dari gelanggang perdebatan. Kenapa tidak memilih terus bertarung?*Berusaha keras mempengaruhi pikiran orang-orang yang tidak sependapat? Agar forum tidak mengarah ke sesuatu yang beda dengan kepentingan yang dihendaki?* Dan tidak mengarah ke voting? Kenapa harus walk out? Bukankah dengan walk out artinya kita kalah menunjukkan kalah berargumen, lemah kekuatan dan memberikan ruang bagi pemilik kepentingan yang lain? Apakah harus begitu sikap anggota DPR? Padahal sudah dipercaya oleh rakyat untuk menjadi “jagoan” mereka di gelanggang perdebatan DPR? Sangat tidak etis! Lemah sekali! (Setiyono Alumni KAMMI)
Allahualam.
(Editor: BersamaBangFHTeam)
