Kehendak Amien Rais Ingin Kader Mundur dari Menteri Bakal kandas di DPP PAN

0
704
Foto: Istimewa

JAKARTASATU – Salah satu implikasi disharmoni hubungan politik DPP  PAN dan Rezim Jokowi adalah desakan Amien Rais agar Menpan-RB yang kini kader PAN mundur. Desakan pendiri PAN ini direspon oleh pemimpin DPP PAN, termasuk Ketum,   dan juga Menpan RB, yakni soal mundur atau  tidak Menpan-RB tergantung Presiden Jokowi karena beliau punya hak “prerogratif ” atau hak  “istimewa” untuk memundurkan.

“Dikesankan, Menpan RB mau saja mundur sebagaimana desakan Amien Rais, tetapi tergantung kemauan dan kehendak  Presiden Jokowi sendiri, bukan Amien Rais atau DPP PAN. Jawaban Pemimpin DPP  PAN  dan Menpan RB terbebas dari sikap politik terlebih dahulu meminta mundur baru kemudian Jokowi memenuhi permintaan mundur itu,” demikian kata pengamat Muctar Effendi Harahap dari NSEAS, melalui keterangan tertulisnya yang didapat jakartasatu.com, Selasa (25/07/2017).

Menurutnya, logika berpikir  nampak di balik, ada dulu sikap politik Jokowi menggunakan hak istimewa meminta Menpan PAN mundur, baru kader PAN ini mundur. Intinya, secara substansial desakan Amien Rais itu tidak dikehendaki Pemimpin DPP dan Menpan RB untuk dipenuhi.

“Hubungan politik DPP PAN dan Rezim Jokowi sejak kader PAN menjadi Menpan-RB bukanlah hubungan politik aliansi  strategis, tetapi hanya bersifat  ‘taktis’. Motif pimpinan DPP PAN mau mendukung Rezim Jokowi lalu Rezim kasih jabatan Menpan-RB, menurut saya, itu pilihan pragmatis kepentingan individual  pimpinan DPP PAN  semata, bukan kepentingan konstituen atau massa rakyat pendukung.”

Dari sikap politik pendukung Paslon Presiden Prabowo-Hatta Radjasa pd Pilpres 2014 yang kalah,  berubah drastis menjadi pendukung Rezim Jokowi-JK, sungguh bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi pimpinan DPP PAN. Secara demokratis prinsip kedaulatan di tangan massa kader terabaikan.

“Hasil dukungan politik yang kontroversial DPP PAN terhadap Rezim secara formal dan terbukti nyata di publik, yakni diberikan jabatan Kementerian PAN & RB kepada kader PAN. Hanya satu jabatan Menteri diperoleh PAN.  Prilaku politik DPP PAN pasca Pilpres 2014 bukan lagi perjuangan perebutan kekuasaan, tetapi sudah transaksional dan sekedar semacam permainan untuk memenangkan sebanyak mungkin bagaikan pengusaha mencari laba sebanyak mungkin.” RI