JAKARTASATU– Ketum HIPMI, Bahlil Ladalia menyatakan bahwa rencana pembangunan itu bukan saja membangun fisik saja seperti jalan. “Kalau kita bicara konteks pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, kita tahu pembangunan itu kan tidak hanya bentuk jalan dan jembatan ataupun airport, tapi ada infrastruktur energi dan komunikasi,” sampainya kepada wartawan, Senin (21/08/2017), di Jakarta.

Menurutnya, dengan membangun komunikasi, pemerintahan Joko Widodo dapat “menyatukan” daerah satu dengan daerah lainnya. “Ini antara mengkonekvitaskan wilayah-wilayah pesisir, wilayah pinggiran dengan Jawa agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang merata,” tambahnya.

Pemerintahan Jokowi menurutnya juga harus dapat memanfaatkan akses yang telah tersedia seperti palaparing. “Kita lihat infrastruktur komunikasi, saat ini sudah berjalan palaparing Timur, juga palaparing Barat dan Tengah.

Itu juga infrastruktur yang (harus) dibangun Jokowi-JK untuk mengkonekvitaskan informasi agar bisa menjangkau dari Sabang-Merauke secara masif,” katanya lagi.

Ia setuju apabila pembangunan dilakukan. Namun pemerintah juga harus memperhatikan daerah lainnya yang saat ini dirasa kurang terjangkau akan ekonominya.

“Hal lain kita setuju pembangunan infrastruktur harus dilakukan karena infrastruktur kita masih di bawah negara-negara Asia Tenggara. Namun kita harus juga memberikan catatan bahwa daerah-daerah di Jawa perputaran ekonominya sudah bagus harusnya diserahkan k sektor swasta agar pemerintah bisa lebih bagus ke daerah-daerah yang perekonomian belum bagus,” tutupnya. RI