JAKARTASATU– Pemerintahan Joko Widodo diharapakan lebih memperhatikan harga-harga barang pokok yang kerap tidak terjangkau oleh kalangan bawa. Terlebih soal impor (garam) yang dianggap membuat banyak rugi para petani garam.

“Dari data inflasi yang ada, faktor yang paling berpengaruh adalah naiknya bahan kebutuhan pokok seperti cabe, beras dan sebagainya,” demikian kritisi DPP Gerindra di dalam akun Twitter resmi miliknya, Senin (21/08/2017).

Akhir-akhir ini Jokowi kerap meningkatkan bantuan terhadap masyarakat melalui bantuan sosial yang ada pun dipertanyakan oleh Gerindra. “Kita ketahui akhir-akhir ini Jokowi meningkatkan program bantuan sosial. Bagaimana menurut sahabat?

Karena sedikit sekali kita pisahkan Dana Bantuan Sosial dan Subsidi di RAPBN 2018. Dan memang sedikit aneh Dana Bantuan Sosial dan Subsidi tiba-tiba melonjak drastis. Disebutkan bahwa Belanja Negara 2018 yang direncanakan sebesar RP. 2.204,4 triliun akan diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.”

Upaya ini menurut Gerindra dilakukan lewat beberapa program, antara lain penambahan penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga, dari sebelumnya 6 juta keluarga dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang skemanya diubah dari pembagian beras sejahtera.

“Perluasan penerima sejumlah program tersebut tercermin dari peningkatan anggaran Kemensos pada tahun depan sebesar Rp. 34 triliun atau naik hampir dua kali lipat dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp. 17,2 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan program penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpenapatan rendah Rp. 292,8 triliun.

Yang kita pertanyakan, jika memang benar-benar untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, kenapa baru sekarang jor-joran begini? Seperti ingin membujuk hati rakyat yang sebelumnya dijepit oleh potongan subsidi dan kenaikkan harga listrik dan BBM.”

Gerindra menghimbau, sebaiknya pemerintah tidak boleh ragu untuk turun tangan dan membantu pertumbuhan ekonomi untuk segera keluar dari middle income trap, bukan ekonomi yang diserahkanke negara,kalau swasta sudah ada yang kuat, ya silahkan.

“Tapi harus ada beberapa hal di ekonomi kita yang tidak bisa diserahkan ke swasta, minimal diatur secara ketat oleh pemerintah. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi.” RI

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here