JAKARTASATU– Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito belum lama ini pernah menyatakan bahwa dana haji tidak disebutkan akan dikelola untuk infrastruktur seperti yang beredar luas di luar. Namun demikian, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie berkomentar sebaliknya bahwa dana haji yang selama ini nongkrong tidak salahnya jika dimanfaatkan ke infrastruktur.

“Nah, kalau ingin diinvestasikan harus yang aman. Yang paling aman proyek infrastruktur pemerintah. Pasti untung.

Gak ada ruginya. Tapi kalau investasi swasta, ya, jangan itu. Belum tentu ada untungnya/ruginya. Infrastruktur seperti jalan tol itu pasti ada untungnya. Itu paling aman,” katanya, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurutnya, masyarakat juga harus menyadari terbentuknya UU Haji dan dibentuknya BPKH itu ada maksudnya. Di UU itu pula menurut Jimly sudah diperdebatkan dan sudah pula diberi rambu-rambu: tidak boleh ini dan tidak boleh itu.

“Sudah ada semuanya. Justru UU itu sekarang mau diimplementasikan. Jadi diskusi sekarang ini yang sedang beredar telat. Harusnya tahun lalu diperdebatkan dan juga sudah didiskusikan di DPR, tambahnya jelas.

Belakangan ini muncul kembali “kegaduhan” menurutnya itu hanya respon politis saja. “Saya rasa ini hanya respon politisi saja.

Namun ada baiknya juga saling mengingatkan supaya BPKH, pengurus dan pengawasnya yang baru dilantik ini bekerja dengan kehati-hatian dan amanah.

Karena semua mata melihat mereka. Secara uu sah. Isu sekarang ini digoreng. Apa aja yang dilakukan oleh pemerintah digoreng,” katanya lagi.

Pada akhirnya pun menurut dia tetap BPKH-lah yang akan memutuskan apakah dana haji itu digunakan untuk infrastruktur dan jalan atau tidak. “Maksudnya untuk itu. Bukan untuk dibagi-bagi. Bukan untuk dianggurin. Maksudnya, uang itu jangan sampai tidak tumbuh. RI

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here