JAKARTASATU– Joko Widodo dianggap tahu bahwa dana haji memang sudah digunakan oleh pemerintah. Pemerintah meminjamnya. Sehingga, menurut pengamat dari universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng tidak mungkin Jokowi tidak mengetahuinya selama ia berkuasa.
“Dengan demikian maka perintah Presiden Jokowi agar dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur terdengar aneh, karena tidak mungkin presiden tidak tahu tentang pemanfaatan dana tersebut,” demikian siaran persnya, yang diterima Jakartasatu.com, Selasa (29/08/2017).
Menurut Daeng, hal yang harus diperhatikan dalam hal penggunaan dana haji untuk infrastruktur ini adalah bahwa dana tersebut menurut UU harus dikelola secara nirlaba, yakni semua keuntungan hasil pengelolaan dana haji harus dikembalikan kepada jamaah haji sebagai pemilik dana.
“Apakah selama ini jamaah haji telah menerima bagi hasil sebagai keuantungan atas penempatan dana mereka dalam instrumen investasi dan surat utang negara? Kalau belum, ke mana keuantungan hasil pengelolaan dana ini mengalir? Semoga ini segara disampaikan kepada pemilik sah uang tersebut,”ujarnya.
Sebelumnya Daeng juga menyebut bahwa pembangunan yang tengah gencar oleh rezim Joko Widodo ini bisa jadi utamanya dari memburu utang luar negeri.
“Selain itu ia menyebut bahwa pemerintah menyasar sumber pembiayaan lain yang berasal dari utang dalam negeri, termasuk meminjam dana dana umat,”tandasnya. RI
