JAKARTASATU– Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai bahwa Pemerintahan Joko Widodo menerapkan standard ganda dalam melihat situasi hoax. Hal ini dilihat olehnya dari Pemerintah yang acapkali mengundang pegiat media sosial ke istana Negara.

“Tindakan Presiden yang sering mengundang buzzer ke istana memperkuat kesan jika Pemerintah menerapkan standard ganda dalam urusan ‘hoax’. Sebab, jika menyangkut ‘buzzer istana’, tidak pernah ada tindakan hukum terhadap mereka.

Meskipun misalnya cuitan atau posting meresahkan dan melahirnkan perselisihan di tengah masyarakat,” demikian kata Fadli di akun media sosial, Twitter pribadi miliknya, Rabu (30/08/2017). Dan menurut Fadli ini adalah tantangan buat Polri.

“Mereka harus menyadari posisinya jika Polri adalah alat negara, dan bukan alat kekuasaan. Untuk itu mereka tidak boleh menerapkan standard ganda dalam pengusutan kasus ‘hoax’, ‘hate speech’, dan SARA di media sosial.”

Terkait dengan hal itu, Fadli ingin mengkritik Presiden yang berkali-kali mengumpulkan buzzer-buzzer politik di Istana. Menurutnya, mengumpulkan para buzzer pendukung pemerintah adalah bentuk komunikasi politik yang bermasalah dari seseorang Kepala Negara.

“Kegiatan ini sebaiknya disudahi, karena merusak wibawa negara dan kontraproduktif dengan usaha Polri yang sedang membongkar mafia penyebar hoax.” RI

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here