JAKARTASATU– Indonesia menilai bahwa kasus kebiadaban pemerintah Myanmar melalui bala tentaranya terhadap etnis muslim Rohingya di Rakhine sulit diselesaikan jika tanpa bantuan dunia internasional. “Itu sebabnya melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) kami mendorong mereka untuk menyusun resolusi atas isu tersebut.
Krisis itu tidak mungkin diselesaikan jika tidak ada dorongan dari dunia internasional, terutama dari pemerintah dan parlemen negara-negara ASEAN,” kata Fadli Zon, Jum’at (15/9/2017) di akun Twitter pribadi miliknya.
Dalam sidang Komite Eksekutif itu, beberapa negara menurutnya masih menggantung sikapnya dan berpandangn isu tersebut hanya sebatas delegasi Indonesia-Myanmar. Namun karena kegigihan sikap delegasi Indonesia dalam membahas isu Rohingya, akhirnya sejumlah negara menyatakan dukungannya secara terbuka.
“Bahwa negara-negara ASEAN, terutama anggota parlemennya, harus segera bersikap dan terlibat dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar. Kami berharap agar delegasi parlemen Myanmar membuka ruang dialog terhadap negara-negara ASEAN lainnya terkait isu kemanusiaan Rohingya.”
Isu yang ditawarkan parlemen Indonesia adalah isu krisis kemanusiaan. ASEAN dan AIPA menurutnya harus terlibat dalam setiap isu kemanusiaan yang tengah terajadi di kawasannya sendiri. “Saya tegaskan ASEAN dan AIPA harus terlibat dalam setiap isu kemanusiaan yang terjadi di kawasannya sendiri. Tidak boleh menutup mata.”
Sebelumnya parlemen Indonesia memberikan atau mengajukan draft resolusi atas tragedy biadab pemerintah Myanmar melalui bala tentaranya kepada etnis muslim Rohingya . “Akhirnya, delegasi Indonesia meminta semua delapan draf isu politik ditunda pembahasannya hingga besok, Sabtu sore.
Jika isu kemanusiaan di Rohingya tidak masuk dalam draft resolusi, delegasi DPR RI akan mempertimbangkan tak melanjutkan ikut AIPA ke-38Parlemen. Malaysia sangat mendukung sikap Indonesia. Jika Indonesia walk out, Malaysia akan ikut bersama.” RI
