Bosan dengan Jokowi, Sebanyak 60 Persen Publik Ingin Figur Lain di 2019

0
1228
Joko Widodo/Net

JAKARTASASTU– Kebijakan Joko Widodo selama menjadi Presiden ternyata mendapat sorotan masyarakat luas, yang kenyataannya bisa saja jauh dari ekspektasi mantan Wali Kota Solo tersebut. Akhirnya masyarakat yang jeli akan kinerja Jokowi tersebut, memilih untuk mencari tokoh atau calon lain di Pilpres mendatang.

“Kalau yang bisa kita dapatkan hasil survey ini adalah satu ternyata jumlah orang yang tidak ingin memilih Pak Jokowi dan Pak Probowo itu lebih besar. Artinya sebenarnya public ini masih menganggap dan mengharapkan muncul satu tokoh baru yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi disebutkan, yakni bisa menyelesaikan himpitan ekonomi, dianggap tidak bermasalah dengan umat Islam, dianggap tidak otoriter,” kata Rico Marbun dari Media Survei Nasional, Senin (2/10/2017), di wilayah Cikini, Jakarta.

Kemudian ada satu data lagi yang ia temukan menyebutkan ternyata ada proporsi public yang mulai membandingkan kinerja pemerintahan sekarang dengan pemerintahan sebelumnya.  “Orangnya siapa, belum ada konsolidasi ke satu tokoh.

Baru saja ada kecenderungan. Belum muncul nama yang sangat kuat. Tapi jika melihat data-datanya ada nama seperti SBY, kemudian  Gatot, dan JK, Anies Baswedan, Abu Rizal Bakrie hingga Hary Tanoe. Tetapi suaranya  masih kecil-kecil. Tapi secara kalkulasi, public ingin figure baru sebanyak 63 persen lebih,” ia menambahkan.

Tetapi data yang tidak ingin memilih Jokowi dan Prabowo itu lebih besar, artinya orang figure baru. Tapi masyarakat belum solid di satu pilihan/figure. “Kami hanya bicara karakteristik saja.  Figure alternative kita simpulkan dari data, bukan kami tanyakan satu per satu kepada responden,” sambungnya.

Karakteristik dari figure alternative menurut Media dari data itu adalah, satu mereka yang mampu meyelesaikan himpitan hidup sehari-hari dari problem itu. Jadi kalau figure ini, mereka bisa komunikasikan dengan baik kepada public ‘Saya ini loh yang mampu menyelesaikan hidup Anda sehari-hari’.  Militer dan sipil tidak terlalu muncul. Lebih kepada justru siapa yang mampu, atau pemimpin yang mampu meyakinkan public bahwa ini harga kebutuhan pokok; listrik itu tidak lagi mahal.

Kemudian tidak bersikap otoriter dan dianggap tidak mendiskriminasi salah satu kelompok. “Bukan tepat Jokowi ingin berpasangan dengan siapa, ya. Kalau saya lebih melihat kalau beliau mesti mengubah policy-nya ekonominya dan pola komunikasinya.

Jadi ada dua hal bagaimana dia memanej lingkungan sekitarnya.  Misalkan saja public menganggap kebijakan Jokowi ini yang memasifkan infrastrukturnya itu kok tidak ada hubungannya dengan perbaikan kesejahteraan di tingkat yang paling mikro. Di tingkat keluarga. Itu mereka tidak merasakan,” ia menutupnya.

Itulah yang seharusnya Jokowi evaluasi, khususnya. Mungkin juga soal utang. Yang selanjutnya Jokowi mungkin harus mengubah komunikasi politiknya dengan umat Islam atau yang mereka dirasa diperlakukan represif. RI