JAKARTASATU– Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengtakan bahwa apa yang dilakukan oleh Panglima TNI, Gatot Nurmantyo belakangan ini sudah benar, seperti mengingatkan soal impor senjata yang kemudian menjadi perhatian banyak kalangan. Menurut Fadli, Panglima TNI berlaku demikian mengerti terhadap aturan yang sebagaimana mestinya ada di Indonesia.
“Isu soal impor senjata jangan ada persepsi soal pendataan yang beda-beda. Tidak boleh ada interpretasi terhadap aturan dalam impor senjata. Tapi menurut saya ini kan soal senjata ini persoalan yang sangat sensitif. Bayangkan saja jika ini tidak diungkap, kita tidak tahu apa yang akan terjadi,” dia menyampaikannya, di Jakarta.
Adapun soal perbedaan yang pada akhirnya mencuat sebenarnya menurut Fadli itu disebabkan adanya ketidakseriusan Pemerintahan Jokowi dalam mengelola negara. “Ternyata informasi yang disampaikan oleh Menkopolhulkam tentang 500 senjata itupun tidak tepat. Nah berarti kan manajemen negara kita ini kan dilakukan secara amatiran, termasuk di dalam persenjataan. Ini kan amatiran, yang sebenarnya persoalan basic begini yang harusnya terjadi 50 tahun lalu, bukan sekarang,” ia menjelaskan.
Politisi Gerindra ini juga memberikan apresiasi kepada Panglima atas keberaniannya mengungkapkan kebeneran. Panglima menurutnya pantas mendapatkan apresiasi tersebut di saat banyak orang yang tidak berani mengungkapnya.
“Pak Gatot kan sekarang sebagai Panglima TNI, dan saya kira apa yang disampaikan terkait persoalan-persoalan yang ada sekarang, ya harus diapresiasi sebagai sebuah keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Sekalipun kebenaran itu pahit. Jadi menurut saya harus ada yang begitu.
Jangan semuanya Asal Bapak Senang. Ada masalah, Asal Bapak Senang menghindari masalah. Nanti ini bisa menjadi fenomena yang berbahaya seperti bom waktu. Mesti diungkapkan, walaupun terjadi polemik. Misalnya perdebatan,” apresiasinya.
Di samping itu, apa yang dilakukan oleh Gatot Nurmantyo tidak sedikut pula yang menilai bahwa Panglima TNI tersebut tengah bermanuver dalam ruang politik. Namun Fadli melihatnya tidak demikian, justru Panglima dinilai berlaku demimian sudah benar dan tidak terlihat pula ada pelanggaran atas konstitusi.
“Saya melihat dia tidak berpolitik. Saya melihatnya masih dalam koridornya sebagai Panglima untuk menyesuaikan. Kalau kita lihat apa yang sekarang melanggara UU yang dilakukan oleh Panglima TNI di dalam persoalan senjata itu. Saya melihat tidak ada pelanggaran UU di situ.
Itu kan sebuah pengakuan terjadi miskomunikasi dan regulasi yang tumpang tindih. Mestinya kan tidak boleh terjadi kalau misalnya manajemennya rapih, termasuk Menkopolhukam kan sebenarnya bisa koordinasikan semua instansi lembaga-lembaga di bawahnya. Bukan berpihak pada salah satu institusi/lembaga saja,” tutupnya menjelaskannya. RI
