Akibat Salah Urus BUMN Holding Perkebunan Bisa Jadi Kolding

0
1284
Kantor BUMN Jakarta

“Akibat Salah Urus BUMN Holding Perkebunan Bisa Jadi Kolding”

JAKARTASATU – Akhirnya nasib buruk holding Perkebunan saat ini ibarat manusia tak ubahnya seperti lagi sekarat di ruang ICCU rumah sakit yang lagi menunggu ajalnya datang.

Pasalnya akibat salah diagnosis terhadap penyakit yang diderita oleh holding perkebunan PTPN 1 sampai dengan PTPN XIV selama ini oleh Deputy Bidang Usaha Argo Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro yang merangkap wakil komisaris utama BNI semakin terbukti , tentu akibat salah diagnosis akan berakibat pula salah kasih obat , makanya bukan semakin sembuh penyakit yang ada , malah terjadi kontraksi dan menimbulkan penyakit penyakit baru , ibarat kata orang sakit kepala dikasih obat kurap , akhirnya sakit kepalanya makin berat , malah badannya semakin berkurap.

Ternyata salah diagnosis itu semakin terbukti ketika Wahyu Kuncoro telah mengomentari tulisan saya bahwa dengan menempatkan orang perbankan sebanyak mungkin dan pada level puncak sebagai pengendali manajemen supaya bisa tertib administrasi dan lebih hemat dan semakin sehat perusahaannya, padahal dia lupa kredit macet itu paling besar di bank Pemerintah termasuk BNI.

Tetapi faktanya bukan semakin sehat , malah telah terjadi penurunan produktifitas hampir pada semua jenis tanaman , mulai dari berat buah kelapa sawit , minyak sawit, karet , teh, tembakau dan gula serta kopi.

Setelah kami telisik apa penyebabnya dari hulu sampai hilirnya , ternyata ada salah terapi terhadap kinerja selama ini meliputi telah terjadi pemotongan biaya perawatan tanaman , pemupukan tanaman hanya sekali dari seharusnya dua kali , kacaunya angkutan TBS dari kebun kebun ke PKS yang menyebabkan tingginya restan TBS dan menurunnya rendemen CPO oleh kinerja PKS yang peralatannya dipasok oleh pemasok dengan mengunakan casing yang asli akan tetapi isi casing itu terdiri dari produk produk KW 2 dan KW 3, sehingga tak heran banyak PKS lebih sering batuk batuk terus alias tak bisa mengolah TBS.

Maka sangat bisa dipahami kehilangan potensi pendapatan yang dialami oleh holding pada tahun 2016 sekitar Rp 6 triliun untuk semua komoditi , CPO dan Gula sebagai penyumbang terbesarnya , tentu potensi kehilangan pendapatan ditahun 2017 bisa jadi lebih parah dengan hampir sekitar lebih 15 PKS tidak beroperasi.

Sehingga kalau ada klaim saat ini oleh Dirut Holding Dasuki Amsir bahwa PTPN Holding telah berhasil meraup laba bersih dari januari sampai akhir agustus sekitar Rp 478 miliar sebagai prestasi yang dirilisnya (13/10/2017) tak lebih sebagai pencitraan saja untuk menutupi telah salah kelola proses bisnis terhadap perusahaan selama ini , semua itu agak tertolong oleh iklim membuat produksi lebih baik dan harga komoditi lagi baik , dan hasil itupun belum final , karena mungkin banyak pembayaran kepada bank , pajak dan pihak ketiga lainnya yang belum dilakukan oleh holding , ibarat seperti orang buka warung nasi , baru jam 2 siang habis orang makan tentu banyak uang masuk , ketika sore datang tagihan utang bumbu , beras, bawang , daging ,ikan dan sayur mayur dan retribusi , sewa tempat dan gaji pegawainya , makjang pusing kepala begitu tutup warung sore tekor barangtu bah , lebih dari itu kalaulah hasil yang disampaikan Dasuki itu semua dikaitkan dengan target RKAP yang sudah direvisi , setelah target RKAP awalnya terlalu sulit untuk dicapai , ternyata faktanya hanya kinerja PTPN III dan PTPN V sedikit diatas target RKAP revisi , berarti ada 12 anak perusahaan holding kinerjanya dibawah target RKAP revisi , jadi Dasuki Amsir jangan sok hebat bahwa ini adalah sebuah prestasi , malah kalau disandingkan dengan kinerja kebun kebun swasta yang produksinya bisa sangat lebih tinggi dari PTPN , padahal pihak swasta menanam tanamannya diatas lahan klas 2 dan klas 3 , seharusnya Dasuki Amsir malu hati dan lempar handuk saja , karena faktanya selama dia menduduki Direktur Utama PTPN IV ternyata kinerjanya anjlok diposisi ke 4 dibawah PTPN V dan PTPN VI , padahal dulu ketika dikendalikan Dahlan Harahap pada era 2007 sd 2012 , posisi PTPN IV dengan PTPN III terus salip salipan disetiap tikungan.

Sehingga adapun kondisi holding perkebunan saat ini semakin sekarat bisa jadi salah satu penyebabnya banyak penempatan orang sebagai direksi tidak sesuai dengan keahliannya , contonya nyata ketika kami konfirmasi beberapa pertanyaan mendasar yang terjadi hampir diseluruh kebun kepada Direktur operasional holding perkebunan Erwan Pelawi dengan ditembuskan juga kepada Deputy Menteri Negara BUMN Wahyu Kuncoro , Komut Holding Joefly Bahruni dan Dirut Holding Dasuki Amsir , ternyata semuanya telah membaca pertanyaan saya , tetapi tidak satupun berani diantara mereka menjawabnya , bisa jadi mereka lagi bingung gimana cara menjawabnya , karena semua yang saya tanyakan itu berarti mengandung kebenarannya.

Bahkan mungkin Erwan Pelawi , Dasuki Amsir , Joefly Bahruni dan Wahyu Koncoro telah menganggap Holding PTPN ini milik mereka sendiri , bukan milik negara , karena kalau mereka sadar diri itu milik negara , ada aturan yang harus mereka sadari soal hak publik yang mengetahui soal kinerja perusahaan milik negara sesuai Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi terhadap publik.

Harapan saya , Menteri BUMN harus peduli untuk segera membenahi ini , jangan sampai warga dikebun akan memelesetkan istilah Holding menjadi Kolding alias kolak dingin.

Horas bah..habis boras makan gabah.

Pematang Siantar 14 Oktober 2017

Mara Salem Harahap.