JAKARTASATU– Masih soal reklamasi, kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diminta bersikap tegas terhadap megaproyek tersebut. Anies bahkan diminta untuk pelototi landasan hukum soal kabarnya akan dilanjutkannya karena moratoriumnya telah dicabut.
“Anis Sandi bangun DKI beradab teguh tegas. Tegakkan UU Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Salah satu ketegasan tegakkan UU DKI reklamasi dihentikan,” sampai politisi dari PBB, MS Ka’ban, melalui akun Twitter pribadi miliknya, Selasa (17/10/2017).
Ka’ban juga mengingatkan bahwa posisi Anies-Sandi saat ini berfungsi untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Pusat. Anies-Sandi bagian dari pemerintahan, yang artinya bukanlah berlawanan.
“Gubernur adalah perpanjangan pemerintah Pusat, bukan oposisi. Terpilih adalah kemenangan rakyat DKI. Yang baik lanjutkan.”
Selain itu, Ka’ban juga mengingatkan kepada keduanya agar tetap mewaspadai adanya oknum-oknum tertentu yang ingin mengganggu kinerja dalam membangun Jakarta ke depannya. “Gubernur DKI dan Wagub DKI mulailah dengan bissmillah, rumuskan kebijakan yang benar baik, tepat dan efektif, bermanfaat untuk masyarakat bebas dari jebakan.” RI
