Foto : ISTIMEWA

JAKARTASATU– Bertepatan dengan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia  (KAMMI) mendesak pemerintah untuk serius dalam menyelesaikan problem ekonomi & penegakan hukum. Ketua umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman menyatakan dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK menilai telah gagal memenuhi janji kampanye, terutama dalam Penegakan Hukum dan Perbaikan ekonomi masyarakat.

“Hari ini Ekonomi lesu dan Penegakan hukum jalan di tempat.  Pemerintah terlalu berpatokan pada data makro sementara kondisi riil menunjukkan daya beli masyarakat yang terus menurun. Begitu juga dalam penegakan Hukum, kasus-kasus korupsi besar menemui jalan buntu penyelesaiannya,” demikian kata Nur Rakhman melalui siaran persnya, Jum’at (20/10/2017).

Senada dengan itu Ketua Kebijakan PP KAMMI Riko P. Tanjung menilai Pemerintah juga telah gagal menjalankan Nawacita-nya. “Kenaikan tarif dasar listrik beberapa kali dan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur telah mengakibatkan konsumsi dan daya beli masyarakat menurun,” katanya.

Selain itu Riko mengatakan  Reformasi  hukum di era Jokowi tidak berjalan dengan baik, ini bisa dilihat dari penyelesaian kasus-kasus besar yang belum tuntas. “Banyak kasus besar di era Jokowi yang masih jalan di tempat, BLBI, Sumber Waras, Proyek Reklamasi dan  E-KTP,” ia menambahkan.

Oleh karena itu, KAMMI mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk segera menyelesaikan problem yang ada karena menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. RI