Tiga Tahun Jokowi, Politisi: Opini Hukum Dibolak-balik, Misal Kasus Reklamasi

757

JAKARTASATU– Di kepemimpinan Joko Widodo selama tiga tahun ini sedikit banyak tokoh yang memperhatikan. Mulai dari pencapaian hingga kritis terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi.

Salah satu tokoh yang berkometar kekurangan Jokowi di usia tiga tahun ini adalah Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Fadli misalkan saja mengamati bagaimana di usia tiga tahun ini terhadap partai politik.

“Dalam tiga tahun terakhir kita juga kembali menyaksikan adanya praktik pecah belah terhadap partai politik. Kubu yang tidak pro terhadap pemerintah tidak diakui keabsahannya meskipun mereka, misalnya, menang di pengadilan,” koreksinya, Jum’at (20/10/2017).

Selain itu, di sisi hukum Fadli mengamati bagaimana di rezim Jokowi yang tiga tahun ini hukum nampak diputarbalikkan. “Dalam bidang hukum, saya menilai bahwa pemerintah ini sering sekali membolak-baliakan opini hukum, membolak-balikan opini hukum demi untuk membela kepentingan sendiri,” tambah politisi Gerindra.

Contoh dari itu ia sebutkan adalah kasus reklamasi. “Lihat kasus reklamasi teluk Jakarta. Tahun lalu, demi melegitimasi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pro reklamasi. Pemerintah menyatakan kewenangan reklamasi Pantai Utara Jakarta dilimpahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta.”

Sehingga orang yang ingin protes pun terkendala karena dianggap kewenangan itu hanya ada di tangan Ahok. “Nah, begitu Gubernurnya diganti dan mengusung agenda menghentikan reklamasi, pendapat pemerintah Pusat berubah lagi.

Yaitu meminta agar Gubernur baru tunduk kepada putusan pemerintah pusat yang memutuskan untuk melanjutkan reklamasi.” RI