Hadapi Hal Terburuk di 2018, Pemerintahan Jokowi Diminta Buat Protokol Krisis Ekonomi

1
772

JAKARTASATU– Jatuhnya nilai tukar rupiah ke titik terendah pekan lalu, harus ada perhatian serius dari pemerintah dan Bank Indonesia. Jatuhnya nilai tukar rupiah ke titik terendah hanya berselang kurang dari seminggu sejak APBN 2018 disahkan. Turunnya nilai tukar rupiah hingga ke level Rp. 13.609 per dollar USA merupakan level terendah sejak Juli 2016.

Meski dua hari ini kembali naik, namun pelemahan tersebut melebihi mata uang regional lainnya. Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah Jokowi dan Bank Indonesia. Apalagi, penurunan nilai tukar itu terjadi hanya kurang dari seminggu sejak APBN 2018 disahkan.

Dalam APBN 2018, meski telah diingatkan, pemerintah terus-menerus menyusun anggaran dalam kacamata optimistis. yang menurut saya banyak yang kurang realistis. Misalnya soal kurs rupiah. Dalam APBN 2018, nilai tukar Rupiah diasumsikan Rp. 13.400, padahal tahun depan kita mmbayar utang jatuh tempo Rp. 390 triliun, yang itu pasti membutuhkan banyak dollar. Tak mungkin hal itu tak akan berimbas pada nilai tukar rupiah.

Belum lagi jika kita memperhitungkan faktor eksternal. Bobot faktor eksternal ini menurut BI lebih dari lima puluh persen pengaruhnya terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. Jika Bank Indonesia saja kaget dengan turunnya nilai tukar rupiah akhir pekan lalu, itu menunjukkan perhitungan dan antisipasi terhadap fluktuasi nilai tukar dan perkembangan ekonomi dunia tidak cermat.

Tingginya jumlah utang yang akan jatuh tempo dalam dua tahun ke depan, angka totalnya mencapai Rp. 810 triliun. Ini seharusnya mendorong pemerintah untuk menyiapkan sejenis protokol krisis ekonomi. Sebab, untuk membayar utang yang jumlahnya besar tersebut, selain harus membuat utang baru, dalam realisasinya pemerintah biasanya akan memangkas belanja kementerian/lembaga dan memotong subsidi, yang pasti akan mendorong terjadinya kontraksi ekonomi.

Saya melihat penyusunan APBN 2018 tidak banyak mengantisipasi risiko buruk yang mungkin terjadi pada 2018. Skenarionya terus saja optimis, padahal proyeksi optimis pemerintah Jokowi selama ini sebenarnya selalu gagal. Besaran defisit pada APBN 2018, misalnya, hanya dipatok 2,19 persen dari PDB,a tau hanya sebesar Rp. 325,9 triliun.

Padahal, tahun ini saja dalam APBN 2017 defisit dipatok Rp. 397,2 triliun, dan dalam APBN-P 2017, persentasenya telah dinaikkan ke level 2,92 persen. Itu baru asumsi untuk tahun berjalan. Dalam realisasinya, tahun ini defisit APBN bahkan bisa mencapai 3,62 persen terhadap PDB. Itupun dengan asumsi jika pos penerimaan pajak bisa terealisasi hingga 85 persen hingga akhir tahun ini.

Padahal, hingga September 2017, baru mencapai 60 persen. Meski terjadi pelemahan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, namun sejauh ini masyarakat masih relatif tenang. Harga minyak dunia saat ini masih rendah.

Masalahnya, jika tahun depan harga menyentuh taksiran umum US$55-60 per barelsementara APBN kita mengasumsikan harga jauh lebih rendah, bukankah pemerintah sebenarnya hnya sdg menunda gejolak, dengan menurunkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang mungkin kita hadapi di tahun depan. Jadi, jangankan mengantisipasi krisis yang mungkin terjadi pada 2018, dan menyiapkan pos anggaran untuk itu, jika dalam menyusun anggaran saja asumsi-asumsi yang digunakan oleh pemerintah tidak realistis. Itulah salah satu alasan kenapa Partai Gerindra menolak pengesahan APBN 2018 dalam Rapat Paripurna pekan lalu. Karena kami dari Gerindra menilai penyusunan anggaran belanja pemerintah tidak kredibel.

*Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon