Isyarat yang ditunjukkan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla yang diklaim Gubernur Anies Baswedan sebagai persetujuan proyek reklamasi Pulau C, D, dan G dilanjutkan, dipandang sangat menyesatkan.
Manuver Jusuf Kalla terkesan mewakili kepentingan saudagar untuk mengais untung secara terselubung di balik polemik megaproyek reklamasi.
“Apa yang dilontarkan oleh JK jelas-jelas sangat melukai nurani publik. Modus pendekatan kekuasaan yang demikian bisa menjebak Anies-Sandi, oleh sebab itu patut diwaspadai,” tegas Ketua Progres 98, Faizal Assegaf dalam keterangan tertulis diterima redaksi, Rabu (1/11).
Faizal berpendapat, sangat tidak elok bila kedekatan JK dengan Anies-Sandi dijadikan sebagai pintu masuk untuk menunggangi otoritas Pemprov DKI. Hal tersebut, sebut dia, mencerminkan perilaku srigala berbulu domba.
“Mestinya, Jusuf Kalla dalam kapasitas selaku Wakil Presiden bertindak pro rakyat dan mendukung independensi Anies-Sandi tanpa kepentingan deal apapun,” tegasnya.
Malah seharusnya, menurut Faizal, JK menertibkan sikap ngotot Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang begitu bernafsu menabrak aturan dan seolah melebihi kewenangan wapres dan presiden.
“Tapi faktanya Jusuf Kalla tidak bernyali menghadapi LBP sebagai bawahannya. Atau jangan-jangan kedua pihak saling kedip mata untuk menjebak Anies-Sandi dan mengelabui rakyat?” tudingnya.
Publik berharap Anies-Sandi perlu mengambil posisi menjauh dari lingkaran kepentingan saudagar dan konglomerat.
“Anies-Sandi harus konsistan dengan sikap finalnya yang telah menegaskan semua proyek reklamasi harus dihentikan. Janji tersebut harus ditepati sehingga tidak dinilai bersekongkol untuk menipu rakyat,” demikian mantan aktivis mahasiswa 98 ini. | AHA/JKST
