Mantan Wagub Jakarta Prijanto Kuatirkan Muncul Kabupaten Khusus Reklamasi

0
823

Pengantar:

Dimedia soscial viral bahwa manta Wakil GUbernur Prijanto yang pernah berpasangan dengan Fauzi Bowo, dan mundur akibat tidak kuat atas segala keburukan memandang  Nyinyir Soal Reklamasi Dan Kekuatiran Muncul Kabupaten Khusus Pulau Reklamasi
dalam Citizen Journalist pekan ini tulisannya viral. Simak saja saja tulisan lengkapnya.

NYINYIRNYA PRIJANTO SOAL REKLAMASI DAN KEKHAWATIRAN MUNCULNYA KABUPATEN KHUSUS KEPULAUAN REKLAMASI

Banyak info terkait reklamasi di teluk Jakarta, yang diberikan Prijanto Wagub DKI 2007-2012. Kritikannya kadang kala tajam, sehingga muncul sikap suka dan tidak suka. Apakah ketika menjabat Prijanto juga memiliki sikap sama terhadap reklamasi? Penulis mencoba menelusuri, menemui Prijanto, menggali sikapnya ketika menjabat Wagub terhadap reklamasi dan korelasinya dengan keinginannya mundur dari Wagub. Bagaimana pemikiran untuk menyelesaikan masalah reklamasi ke depan akibat kegelisahannya, akankah lahir Kabupaten Khusus Kepulauan Reklamasi?

Nyinyir Menyampaikan Hasrat.
Kata nyinyir sering digunakan Prijanto di medsos, dalam membahasakan dirinya jika menuangkan pikiran dan kata hatinya, sebelum orang lain memberinya label nyinyir. Sebagai amal ibadah, juga agar tidak pikun-pikun amat, katanya. Prijanto sosok aneh dan langka. Betapa tidak, orang lain berebut jabatan Gubernur atau Wagub dia malahan ajukan mundur. Di sisi lain ada pejabat sudah diteriaki rakyat mundur tetapi tidak juga mau mundur. Kepada DPRD DKI, Prijanto menyampaikan 5 alasan mengapa mundur. Pada pokok permasalahan ada 3 persoalan. Selanjutnya ada juga dalam perspektif sosial, politik, harga diri dan waktu.

Kenyinyiran Prijanto atas reklamasi, ada kemiripan dengan pokok permasalahan ketika ia mundur, yaitu persoalan (1) Penegakan aturan dan hukum (2) Pengelolaan uang rakyat (3) Etika birokrasi. Prijanto sangat tidak suka jika ada aturan dan hukum yang dibengkok-bengkokkan. Planet dalam Tata Surya tidak tumburan karena adanya ketaatan azas dan hukum. Peradaban manusia bisa diukur salah satunya dengan sejauhmana manusia menghargai dan menegakkan hukum, itulah alasan Prijanto.

Reklamasi dan Menjaga Marwah Hukum.
Penulis memberi info : ‘Di luaran, ada yang tidak suka komentar anda terkait reklamasi. Mereka bilang mengapa anda sewaktu Wagub tidak melakukan perlawanan seperti sekarang ini, terhadap reklamasi?’ Oh ya, sahut Prijanto sambil senyum terus bercerita. Ternyata, apa yang dilakukan saat Wagub ada korelasi dengan kenyinyirannya saat ini. Ketaatan terhadap aturan dan hukum bawaan dari tentara masih kuat. Karena itulah, alasan pengunduran dirinya, masalah ‘penegakan aturan dan hukum’ paling atas. Marwah hukum harus dijaga, kata Prijanto.

Ketika Wagub, ia pernah memimpin rapat terkait adanya pengembang yang sudah mengantongi Ijin Prinsip, memohon untuk dapatnya Ijin Reklamasi, akhir tahun 2008. Pada akhir rapat, ada beberapa petunjuk kepada staf, antara lain :

Pengembang agar memperbaiki Amdal.
Pengembang agar memperbaiki Kajian Hidrodinamika.
Setiap kewajiban pengembang tidak boleh hanya pernyataan sepihak dari DKI, tanpa ada kesanggupan pengembang. Kesanggupan pengembang harus tertuang dalam akte notaris.

Sampai dengan akhir jabatannya, Prijanto tidak pernah lagi memimpin rapat dan paraf dokumen-dokumen yang terkait reklamasi yang sedang dimohonkan. Namun terhadap reklamasi yang sudah dilaksanakan pada era sebelumnya, Prijanto pernah memimpin rapat.

Terhadap dokumen administrasi, patut dibilang tidak ada kompromi. Setiap proses yang berbau pelanggaran terhadap hukum, niscaya ia nota kembali dan diberikan sanksi.
Reklamasi Ancol Barat, yang dilaksanakan era sebelum bang Foke dan dirinya, walaupun melawan arus tetep saja dia luruskan. Hal ini bisa dibaca di buku Prijanto ‘Kena Apa Saya Mundur’. Ketika membahas penyelesaian MOU dan Development Agrement (DA) terkait reklamasi Ancol Barat, diketemukan persoalan. Masalah ini juga terendus oleh KPK. Di dalam bukunya, Prijanto bilang merasa malu ketika pertama kali kakinya menginjak ditangga KPK, walaupun kasus bukan pekerjaannya.
Sesungguhnya, bagian Pencegahan KPK sudah ngantongi semua dokumen, termasuk Nota Dinas Wagub kepada Gubernur selesai membahas MOU dan DA tentang reklamasi Ancol Barat. Direktur Pencegahan memberikan arahan agar jangan terjadi tindak pidana korupsi. Persoalan di KPK hanya bersifat pencegahan, karena isi Nodis Wagub kepada Gubernur sudah sangat jelas, antara lain :

Pelaksanaan Reklamasi Ancol Barat lebih kurang 90 % dari 60 Ha yang dilakukan PD Pembangunan Jaya Ancol telah menyalahi aturan dan harus dikenakan sanksi.
Biro ASP dan Bapeda, mencari formula berapa kontribusi yang harus dibayarkan oleh pihak pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemenuhan kewajiban reklamasi dan penggunaan lahan.

Mundur Sebagai Keputusan Politik dan Tanggung Jawab.
Ketika disinggung mundurnya dari Wagub ada yang menilai negatif dan menyebut licik karena tinggal 10 bulan, dengan senyum dan santainya, Prijanto menjawabnya. Mundur itu keputusan politik dan juga salah satu bentuk tanggung jawab. Karena keputusan politik, ya mesti ada yang suka dan tidak suka. Apalagi mundurnya menjelang Pilkada yang sarat dengan kepentingan politik.

Prof. Dr. Tjipta Lesmana pakar komunikasi politik dan Mohamad Sobary budayawan dan juga wartawan senior, mantan Ketua Antara, di media justru memberikan apresiasi, padahal tidak kenal. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra pakar hukum Tata Negara dan Direktur Utama Gramedia Publishers Wandi S Brata, juga memberikan apresiasi pada acara di Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat DKI. Pada acara tersebut, Prof Yusril memberikan ilustrasi mundurnya Bung Hatta dari Wapres, cerita Prijanto.

Memutuskan mundur dari jabatan dari Wagub bukanlah peristiwa yang mendadak. Sesungguhnya sejak dua tahun setelah menjabat, Prijanto sudah ingin mundur. Tetapi dari beberapa tokoh yang dimintai pertimbangan terbelah dua. Ada yang setuju agar segera mundur, tetapi ada juga yang mencegah. Dr. Andrinof Chaniago mantan Kepala Bappenas era Presiden Jokowi bersama Chaerullah dan Panglima TNI adalah diantara beberapa tokoh yang dimintai pertimbangan saat baru 2 tahun menjabat.

Prijanto bukan licik, karena dirinya mengikuti anjuran temen agar sabar karena masih diperlukan. Namun, akhir 2011 ada peristiwa yang diukurnya sebagai puncak kesabaran dan momentum yang pas untuk mengundurkan diri, setelah menghadap Mendagri. Baginya jabatan bukanlah segala-galanya. Harga diri lebih penting. Pertanggungjawaban jabatan diakhirat, apakah jabatan diemban secara amanah atau tidak, adalah utama. Sudahlah, tak perlu dibicarakan, tidak baik diungkit, semua sudah berlalu, pinta Prijanto.

Kabupaten Khusus Kepulauan Reklamasi.
Hasrat tak kunjung padam. Pikiran dan kata hatinya berpikir untuk negeri terus membara. Jadi tidaklah salah jika Prijanto nyinyir. Ketika kebanyakan orang berkutat pada dokumen tingkat kebijakan reklamasi dan beradu argumentasi hasil kajian Lingkungan Hidup untuk melaksanakan reklamasi, Prijanto lebih suka menyoroti apa yang kemungkinan terjadi jauh ke depan, jika reklamasi berlanjut dan dihuni manusia.

Kajian secara komprehensif dengan pendekatan aspek Astagatra dengan pisau analisis intelijen strategis untuk mendapatkan jawaban apakah reklamasi akan membahayakan Ketahanan Nasional Indonesia, merupakan usulan dan kebutuhan akademis. Selama dirinya di tentara sampai dengan sekolah di Lemhannas, selalu diajarkan hal tersebut. Kertas Kerja dan Kertas Karya Perorangan selalu ada bab yang menganalisis keterpengaruhan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional, regional maupun global. Jadi hal ini bukan ngarang lho, seloroh Prijanto.

Pada acara diskusi terbatas, pada ruang intelektual yang dibatasi dinding profesionalisme dan kejujuran, terlempar pertanyaan kritis Prijanto yang menggugah rasa nasionalisme. Terpikirkah oleh kita semua, bahwa pada kurun waktu tertentu, jika reklamasi berlanjut dan dihuni akan menjadi kawasan eksklusif? Saat ini harga sudah mahal dan rakyat Indonesia jarang mampu beli, apalagi kelak di kemudian hari. Pemasaran pengembang cenderung ke luar negeri. Terbayang tidak, kelak penghuni dengan kekuatan uangnya akan menggosok-gosok minta otonomi khusus dalam pemerintahan, sebagai ‘Kabupaten Khusus Kepulauan Reklamasi’?

Setelah 55 tahun bangsa Indonesia mensakralkan UUD ‘45, toh dengan ikut campur tangan asing, melalui tangan putra-putra bangsa sendiri, UUD ‘45 bisa diporakporandakan. Terpikirkah oleh kita, jika dalam perang modern itu, untuk menguasai suatu negara cukup menguasai pantai-pantai dulu dan mendorong Bumiputra masuk kedalaman dan pinggiran? Tidakkah ada rasa takut kita, kelak, entah kapan, kaum Bumiputra Indonesia akan mengalami nasib seperti bangsa Aborigin, Maori, Indian dan Eskimo yang terdesak kepedalaman?

Atau seperti tetangga dekat Singapura, yang konon penduduk asli tersingkir di pinggiran? Itulah kenyinyiran Prijanto, mengajak untuk tidak berpikir dari kepentingan politik yang sesaat dan bisnis saja. Hendaknya, semua pemangku kepentingan, rakyat, utamanya kaum intelektual, bersedia berpikir jernih jauh ke depan, sebagai pertanggungjawaban kepada negara bangsa, ajak Prijanto. Semoga nyinyirnya Prijanto tetap konstruktif. Saya yakin ia tidak mudah terkooptasi oleh pikiran kapitalis-imperialis, cuma karena BU alias butuh uang. (*)