Ini Klaim PDIP Terkait Daya Beli dan Infrastruktur di Rezim Jokowi

0
677

JAKARTASATU– Ini seperti ayam dan telur serta antara infrastruktur dan daya beli. Sedikit banyak saat ini situasi ekonomi dunia sedang stagnasi. Pertumbuhan sangat kecil. Bahkan tidak usah jauh-jauh, Amerika Serikat sedang membangun infrastrukturnya lagi. Yang sudah baik, dia tingkatkan lebih baik lagi. Seperti Cina juga membangun infrastrukturnya untuk meningkatkan daya tumbuh agar perubahan baik.

Bahwa, Indonesia untuk biaya infrastruktur, katakanlah untuk distribusi karena biaya infrastruktur yang terbatas itu, 24 persen, sedangkan tetangga kita, Malaysia yang strukturnya hampir sama seperti Indonesia kepulauan, yang kita mesti bisa bedakan dengan Amerika dan lain-lain itu kontinen benua, Indonesia kepulauan, di sana (Malaysia) 14 persen biaya distribusinya, bagaimana kita bersaing dengan biaya distribusi yang cukup tinggi kalau infrastrukturnya terbatas?

Misalkan saja untuk bisa keluar, terdistribusi dan untuk biaya agar lebih rendah, ya, infrastruktrunya harus lebih baik. Nah sekarang, di era Jokowi ini, sudah ada peningkatan (20 persen). Ini sudah cukup lumayan, walaupun di negara-negara maju itu 4-7 persen. Inilah pentingnya biaya distribusi.

Saya sudah berbicara dengan pengusaha-pengusaha besar seperti dari luar, begitu juga dengan usaha UMKM persoalannya itu sering: bagaimana mengirim ke kota dan kemana saja biayanya dikatakan tinggi sekali. Nah, bagaimana bisa bersaing? Bagaimana rakyat desa bisa mendapatkan harga yang lebih baik? Dimana masyarakat kota dapat harga yang lebih tinggi karena biaya distribusi yang mahal.

Dengan adanya infrastruktur yang dibangun ini maka biaya distribusi dari desa, desa dapatkan harga lebih baik dari kota, kota bisa mendapatkan harga yang lebih optimal, nah ini seharusnya dapat saling mengisi. Dengan meningkatnya ini pasti daya beli akan naik. Apakah daya beli ini naik, stagnan, atau menurun? Nanti kita kaji lebih dalam lagi.

Bahwa masukkan dari kita, PDIP didengarkan oleh Presiden. Contoh, bagaimana distribusi dana ke desa, saya sudah menyampaikan dari awal bahwa itu harus pertanggungjawabannya sesederhana mungkin. Siapa yang mau masuk penjara? Jujur-jujur saja. Tidak ada yang mau gara-gara uang Rp. 1 milyar. Tidak ada itu.

Jadi itu orang mau pertanggungjawaban sesederhana mungki tapi tidak mengabaikan prinsip akuntansi. Akuntabilitas. Kedua, menu-nya harus sederhana. Jadi setiap daerah, pedesaan tergantung kultur setempat paling banyak 5-10 saja, pilih dari situ, yang melibatkan masyarakt setempat bisa bekerja.

Sebenarnya jika kasarnya saja, meminjam masa lalu, dibagikan saja bantuan itu ke masyarakat. Apa salah? Tidak. Itu kan bisa dijadikan perputaran di pedesaan. Supaya masyarakat desa berputar uanganya. Itu yang dijalankan. Belum sempurna memang.

Dulu, BUMN memonopoli. Sekarang BUMN di bawah 100 milyar sudah harus diberikan ke swasta. Nah, itu kan masukan dari kita. Tentu awalnya tidak ada sempurna, misalkan saja bagaimana sinergisitasnya, bagaimana koordinasi pemerintah, tapi sekarang kan sudah lebih baik diperbaiki. Jangan nanti jatah Pusat, Provinsi dan daerah itu juga yang dibangun. Nah, sinergisitas ini kami lihat sudah semakin baik. Dan memang belum sempurna. RI

*Eriko Sutarduga, Wasekjen PDIP