Pidato Lengkap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di depan DPRD

0
738
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/17

JAKARTASATU – Inilah Pidato Lengkap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di depan DPRD

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Mengawali pidato ini, saya akan menyampaikan perkembangan Indikator Makro Ekonomi, yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 6,12-6,52 persen, di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 6,03-6,43 persen. Berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur dan adanya peningkatan pelayanan perizinan di Provinsi DKI Jakarta, merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menjaga pertumbuhan investasi yang sedang dalam tren positif. Selain itu, berlangsungnya Asian Games pada Tahun 2018, diperkirakan akan berkontribusi positif terhadap meningkatnya konsumsi dan ekspor, khususnya ekspor jasa.

Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika pada Tahun 2018 diperkirakan pada kisaran Rp.13.600-Rp.13.900. Sedangkan laju inflasi pada Tahun 2018 diperkirakan terkendali pada kisaran               3,5-4,0 persen.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya izinkan saya menyampaikan Kebijakan Umum dalam Rancangan APBD yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah, diarahkan, antara lain pada:

  1. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diupayakan, antara lain melalui :
  2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, dengan melakukan :

– Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dengan penerapan Online System;

– Pemutakhiran data objek pajak;

– Penagihan piutang pajak;

– Pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak;

– Optimalisasi pelayanan melalui penambahan mobil Samsat keliling dan Samsat Kecamatan;

– Optimalisasi penerapan E-Samsat; serta

– Penyesuaian tarif beberapa jenis pajak.

  1. Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah, dengan melakukan :

– Pengembangan aplikasi e-retribusi menjadi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD);

– Memperluas penerapan cashless dalam pembayaran retribusi dengan menggunakan Banking System;

– Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.

  1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah, melalui penyesuaian tarif beberapa jenis Retribusi Daerah.
  2. Peningkatan Dana Perimbangan, yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat tentang data Wajib Pajak.

Sedangkan kebijakan Belanja Daerah, diarahkan, antara lain pada :

  1. Pemenuhan Belanja Mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan;
  2. Pemenuhan Belanja Wajib, yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat;
  3. Pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 dengan fokus membangun manusia Jakarta;
  4. Mendukung pencapaian 9 (sembilan) prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 – 2019;
  5. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang; dan
  6. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah dari hasil reses yang telah diparipurnakan, sebagaimana diatur pada pasal 96 ayat (2) Perda 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.

Selanjutnya, untuk kebijakan Pembiayaan Daerah, sumber Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 dan pencairan pinjaman untuk Proyek MRT. Mengenai Pengeluaran Pembiayaan, dialokasikan untuk penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan dan penugasan beberapa proyek infrastruktur, khususnya proyek yang mendukung suksesnya pelaksanaan Asian Games 2018, serta pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian ini, saya akan menjelaskan rincian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.77,11 triliun (tujuh puluh tujuh koma sebelas triliun) atau meningkat sebesar 9,86 persen dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.70,19 triliun (tujuh puluh koma sembilan belas triliun), sebagai berikut :

Pendapatan Daerah Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.66,62 triliun (enam puluh enam koma enam puluh dua triliun) atau meningkat 6,66 persen dibandingkan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.62,46 triliun (enam puluh dua koma empat puluh enam triliun). Rencana Pendapatan Daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.44,56 triliun (empat puluh empat koma lima puluh enam triliun); Dana Perimbangan sebesar Rp.21,40 triliun (dua puluh satu koma empat puluh triliun), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.661,65 miliar (enam ratus enam puluh satu koma enam puluh lima miliar).

Sedangkan untuk rencana Pendapatan Asli Daerah diharapkan diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp.38,12 triliun (tiga puluh delapan koma dua belas triliun); Retribusi Daerah sebesar Rp.689,90 miliar (enam ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh miliar); Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.532,93 miliar (lima ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga miliar), serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.5,21 triliun (lima koma dua puluh satu triliun).

Selanjutnya, untuk Dana Perimbangan sebesar Rp.21,40 triliun (dua puluh satu koma empat puluh triliun), berasal dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp.18,26 triliun (delapan belas koma dua puluh enam triliun), serta Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.3,13 triliun (tiga koma tiga belas triliun).

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, mengenai Belanja Daerah, dapat saya sampaikan sebagai berikut :

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp.71,16 triliun (tujuh puluh satu koma enam belas triliun), atau meningkat 11,87 persen dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.63,61 triliun (enam puluh tiga koma enam puluh satu triliun), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Pada Tahun Anggaran 2018, Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp.30,65 triliun (tiga puluh koma enam puluh lima triliun) antara lain meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp.20,12 triliun (dua puluh koma dua belas triliun), Belanja Bunga sebesar Rp.50,52 miliar (lima puluh koma lima puluh dua miliar), Belanja Subsidi sebesar Rp.4,21 triliun (empat koma dua puluh satu triliun), Belanja Hibah sebesar Rp.1,75 triliun (satu koma tujuh puluh lima triliun), Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.4,07 triliun (empat koma nol tujuh triliun), Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.271,78 miliar (dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh delapan miliar) serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.153,02 miliar (seratus lima puluh tiga koma nol dua miliar).

Sedangkan untuk Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp.40,51 triliun (empat puluh koma lima puluh satu triliun), yang dialokasikan antara lain untuk belanja yang dititik beratkan pada arah pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2017 – 2022, dengan fokus :

  1. Membuka lapangan kerja dan kewirausahaan baru melalui program OK-OCE;
  2. Meningkatan akses pendidikan, antara lain melalui pelayanan KJP Plus;
  3. Meningkatan derajat kesehatan antara lain melalui pemenuhan universal coverage;
  4. Melaksanakan penataan kawasan secara terpadu;
  5. Menyediakan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP 0 Rupiah;
  6. Menyediakan layanan transportasi terpadu melalui program OK-TRIP;
  7. Pemuliaan Perempuan dan perlindungan anak;
  8. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, modern dan melayani.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian akhir dari penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, berikut ini saya sampaikan penjelasan terkait Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.10,48 triliun (sepuluh koma empat puluh delapan triliun) yang berasal dari SiLPA Tahun 2017 yang diproyeksikan mencapai Rp.6,80 triliun (enam koma delapan puluh triliun), serta pinjaman untuk Proyek MRT sebesar Rp.3,68 triliun (tiga koma enam puluh delapan triliun).

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.5,94 triliun (lima koma sembilan puluh empat triliun) yang dialokasikan untuk penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan dan penugasan beberapa proyek infrastruktur, khususnya proyek yang mendukung suksesnya pelaksanaan Asian Games 2018 serta pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo.

 

Rapat Dewan yang saya hormati,

Saya berharap Eksekutif dan Legislatif dapat menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

Demikian penyampaian secara garis besar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Saya harap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ini, untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberikan rahmat-Nya, disertai harapan kiranya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ini dapat dibahas, disetujui, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 15 November 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D

|JAKSAT

Facebook Comments