Peringatan Asing untuk Isu Papua yang Kaya dari DPR RI

0
927
Save Papua. Save Indonesia

JAKARTASATU– TNI-Polri berhasil membebaskan masyarakat yang disandera oleh kelompok bersenjata di wilayah Papua. Keberhasilan TNI-Polri dalam menyelesaikan drama penyanderaan tersebut diapresiasi oleh DPR RI, salah satunya oleh Wakil Ketua, Fadli Zon.

Berikut apresiasi, peringatan, dan himbauan untuk pemerintah RI demi daerah kaya di Timur tersebut mendapatkan kesejahteraannya:

“Saya mengapresiasi keberhasilan Tim Gabungan TNI dan Polri dlm operasi pembebasan sandera di Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Mimika, Papua, Jumat pagi (17/11/2017). Saya sepakat bahwa operasi yang menyangkut soal pertahanan dan keamanan memang membutuhkan kerjasama antara TNI dan Polri.

Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan tim gabungan, baik dari TNI maupun kepolisian. Tim telah berhasil menghalau kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan membebaskan para sandera serta warga desa yang selama ini terjebak di Banti dan Kimbely.

Itu kerja sama yang baik sekali, sekaligus menunjukkan kualitas dan profesionalitas aparat kita. Saya kira KKB yang beroperasi di Papua kian jelas merupakan kelompok teroris bersenjata dengan semangat separatis. Sehingga penanganannya memang tak bisa dilakukan hanya dengan operasi keamanan oleh Polri, tapi juga harus melibatkan TNI sebagai aparat pertahanan negara.

Sesudah Reformasi, tanggungjawab menjaga keutuhan Indonesia memang harus dilaksanakan sesuai fungsi masing-masing. media sosial, propaganda media, serta memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi internasional, ketimbang menggunakan aksi militer.

Untuk menutup celah diplomasi terkait isu Papua, @DPR_RI saat ini sedang merancang sebuah forum regional yang akan mengundang dan mengumpulkan parlemen negara-negara Kepulauan Pasifik. Kita harus merangkul tetangga-tetangga kita, terutama dalam hal ini adalah negara-negara Pasifik, terkait isu Papua ini.

Mereka harus mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar tentang Papua. Inisiasi pembentukan forum diplomasi itu harus datang dari kita dan perlu segera. Berkaca dari kasus Timor Timur, pemerintah tak boleh lengah dalam mengamankan jalur diplomasi ini. Meski pendekatan keamanan masih diperlukan, tapi ujung tombak stabilitas Papua sebenarnya adalah pendekatan ekonomi dan keadilan.

Dalam soal ekonomi dan keadilan ini saya menilai pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan populis yang baik, seperti misalnya kebijakan BBM satu harga. Dalam soal ini pula sebenarnya terletak urgensi Otonomi Khusus Papua, yang dalam pelaksanaannya melibatkan dana sangat besar.

Sesudah lebih dari lima belas tahun, dana itu mestinya telah digunakan untuk membangun banyak hal di Papua baik manusia maupun infrastruktur fisik, sehingga Papua hari ini semestinya tak lagi jauh ketinggalan dari wilayah Indonesia lainnya. Namun, jika hari ini kita menemukan fakta sebaliknya, bahwa kesejahteraan itu ternyata tak banyak mengalir ke bawah, tapi hanya dinikmati oleh elite daerah, berarti kita punya masalah serius dalam pelaksanaan Otsus.

Saya kira pemerintah @jokowi, @bpkri, dan @KPK_RI tentu bersama @DPR_RI, perlu untuk membahas masalah pelaksanaan otsus ini. Kita perlu melakukan audit yang lebih serius terhadap pelaksanaan Otsus, tak hanya untuk kacamata sempit soal administrasi penggunaan keuangan negara, tapi karena masalah ini sangat terkait masa depan keutuhan berbangsa dan bernegara.

Jadi, keberhasilan aparat kita di Papua kemarin, sekali lagi memang perlu kita apresiasi dan pantas diberi penghargaan. Saya mengucapkan selamat kepada para prajurit, polisi, Pangdam Cendrawasih dan Kapolda, atas keberhasilan operasi kemarin. Tapi, di sisi lain, sekali lagi jangan dilupakan bahwa masalah di Papua lebih kompleks daripada sekadar soal keamanan. Papua masih disandera oleh isu kesenjangan dan ketidakadilan. Ini juga harus ditangani dengan seksama.” RI