UU No. 12 tahun 1995: Napi di Lapas, bukan di Mako Brimob, Ahok Tidak Berhak dapat Remisi

0
1140

JAKARTASATU– Ada informasi bahwa terpidana Basuki Tjahja Purnama alias Ahok akan mendapatkan remisi di hari Natal. Namun demikian, isu mendapatkan remisi itu nampaknya tidak dibenarkan karena Ahok sendiri tidak menjalankan hukumannya di lapas, melainkan di Mako Brimob.

Atas hal itu, sebuah LBH yang mengatasnamakannya Street Lawyer pun angkat suara soal remisi yang kemungkinan akan diberikan ke Ahok. Berikut siaran persnya yang didapat jakartasatu.com, kemarin, Kamis, 21 Desember 2017:

“Sehubungan adanya kabar dari media massa maupun elektronik mengenai remisi hukuman yang akan diberikan kepada Sdr. Basuki Tjahaja Purnama sebagai Terpidana dalam perkara dugaan tindak pidana penodaan Agama yang melanggar Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR yang telah berkekuatan hukum tetap, LBH Street Lawyer menyampaikan beberapa terkait itu:

  1. Bahwa faktanya setelah diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan  melakukan tindak pidana penodaan Agama, Basuki Tjahaja Purnama baru menjalankan masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang tidak sampai sehari, kemudian dipindahkan ke Mako Brimob (bukan LAPAS);
  2. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Pembinaan terhadap Narapidana dilakukan di lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS,bukan di Mako Brimob;
  3. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur Pembinaan Narapidana yang merupakan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS bukan di Mako Brimob;
  4. Bahwa Pasal 16 Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memungkinkan Narapidana untuk dipindahkan dari LAPAS dengan berbagai macam alasan, termasuk didalamnya alasan keamanan akan tetapi pemindahaan tersebut haruslah dari LAPAS ke LAPAS lainnya bukan ke Mako Brimob;
  5. Selanjutnya Pasal 34 ayat (2) & (3) PP No.99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah no.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa salah satu syarat mendapatkan remisi adalah telah menjalani masa hukuman lebih dari 6 (enam) bulan. Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama belum seharipun menjalankan hukuman di LAPAS.

Berdasarkan uraian di atas, Sdr. Basuki Thahaja Purnama belum seharipun menajalankan masa hukumannya di LAPAS, sehingga tidak berhak mendapatkan remisi natal. Oleh karena itu Kami menolak pemberian remisi natal kepada yang bersangkutan. RI